Percepat LRT, Pemprov DKI Jakarta Minta Bantuan BUMN
Percepat LRT, Pemprov DKI Jakarta Minta Bantuan BUMN
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akhirnya meminta bantuan Pemerintah Pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun Light Rail Transit (LRT). Sayangnya, trase LRT dan waktu pengerjaan belum juga dapat dipastikan.
Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Bidang Perkeretaapian Aditya Dwi Laksana menjelaskan, pembangunan LRT yang menjadi kewenangan Pemprov DKI memang lebih baik dikerjasamakan dengan BUMN. Sebab, hingga saat ini dia melihat PT Jakarta Propertindo keteteran dalam memenuhi keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sehingga tidak ada progres apa pun terkait LRT DKI Jakarta meskipun ditargetkan selesai 2018. Adit menuturkan, pembangunan LRT bisa dikerjasamakan dengan perusahaan swasta ataupun BUMN Adhi Karya dan kontraktor lainnya.
Terpenting, leading sektornya dan pendanaannya tetap di PT Jakarta Propertindo."Yang diperlukan PT Jakarta Propertindo itu hanya pengalaman di bidang kontruksi," jelas Adit saat dihubungi Rabu 2 Maret 2016 kemarin.
Selain itu, lanjut Adit, PT Jakarta Propertindo nampaknya juga keteteran dalam menetapkan pembuatan trase. Bahkan DTKJ hingga kini belum mendapatkan update trase terbaru itu.
"Kami menekankan pembentukan trase harus memperhatikan kebutuhan perjalanan masyarakat, dan untuk menentukan ini memang tak mudah," tegasnya.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi mengatakan, proyek LRT milik DKI itu belum memiliki kajian matang. PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk untuk mengerjakan sendiri proyek pembangunan tersebut, belum menghitung berapa investasi yang dikeluarkan lantaran data penumpangnya belum ketahuan.
"Sejak awal PT Jakarta Propertindo tidak siap membangunya. Jangan terburu-buru. Kalau memang sama BUMN bagaimana bentuk kerjasamanya. PT Jakarta propertindo haru sebagai leadingnya," ungkapnya.
Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Bidang Perkeretaapian Aditya Dwi Laksana menjelaskan, pembangunan LRT yang menjadi kewenangan Pemprov DKI memang lebih baik dikerjasamakan dengan BUMN. Sebab, hingga saat ini dia melihat PT Jakarta Propertindo keteteran dalam memenuhi keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sehingga tidak ada progres apa pun terkait LRT DKI Jakarta meskipun ditargetkan selesai 2018. Adit menuturkan, pembangunan LRT bisa dikerjasamakan dengan perusahaan swasta ataupun BUMN Adhi Karya dan kontraktor lainnya.
Terpenting, leading sektornya dan pendanaannya tetap di PT Jakarta Propertindo."Yang diperlukan PT Jakarta Propertindo itu hanya pengalaman di bidang kontruksi," jelas Adit saat dihubungi Rabu 2 Maret 2016 kemarin.
Selain itu, lanjut Adit, PT Jakarta Propertindo nampaknya juga keteteran dalam menetapkan pembuatan trase. Bahkan DTKJ hingga kini belum mendapatkan update trase terbaru itu.
"Kami menekankan pembentukan trase harus memperhatikan kebutuhan perjalanan masyarakat, dan untuk menentukan ini memang tak mudah," tegasnya.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi mengatakan, proyek LRT milik DKI itu belum memiliki kajian matang. PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk untuk mengerjakan sendiri proyek pembangunan tersebut, belum menghitung berapa investasi yang dikeluarkan lantaran data penumpangnya belum ketahuan.
"Sejak awal PT Jakarta Propertindo tidak siap membangunya. Jangan terburu-buru. Kalau memang sama BUMN bagaimana bentuk kerjasamanya. PT Jakarta propertindo haru sebagai leadingnya," ungkapnya.
(whb)
Explore More