Ahok Sindir Lulung Tak Paham Hukum
Ahok Sindir Lulung Tak Paham Hukum
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyindir Wakil Ketua DPRD Abraham "Lulung" Lunggana tidak paham hukum soal rencananya beserta sejumlah anggota DPRD mendatangi KPK.
Ahok meyakini, KPK tidak akan terpengarung dengan kedatangan Lulung beserta sejumlah anggota DPRD lainnya yang ingin menanyakan perkembangan penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Haji Lulung itu, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara Lulung, yang menyandang Sarjana Hukum, dan punya kantor pengacara. KPK itu independen, tidak bisa dipengaruhi siapapun. Mau bawa 100 orang, 1.000 orang DPRD, itu tidak akan berpengaruh. Saya yakin KPK itu akan bekerja profesional," kata Ahok di Makodam Jaya, Cililitan Jakarta Timur, Rabu (17/2/2016).
Ahok melanjutkan, Lulung dapat dikenai pidana tambahan sebesar 15% lantaran telah melakukan fitnah. Apalagi yang dituduh ialah dirinya yang kini menjabat sebagai gubernur yang masih aktif. (Baca: Tanya Kasus Sumber Waras, DPRD DKI Akan Datangi KPK)
"Dia kalau fitnah seorang pejabat yang melaksanakan tugas yang masih aktif seperti saya, itu akan terkena pidana tambahan 15% loh. Jadi, saudara Lulung, tolong anda belajar hukum lah," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ahok juga menyindir Lulung atas kasus kepemilikan mobil mewah, Lamborghini yang pernah dikendarainya ke DPRD DKI. Ia meminta Lulung untuk membayar pajak atas mobil tersebut.
"Saudara Lulung itu harus banyak belajar hal lah. Contohnya apa? Kalau punya Lamborghini itu harus bayar pajak," sindir Ahok.
Ahok mengatakan, Lulung juga kemungkinan akan ditangkap KPK atas kasus gratifikasi. Dia mengaku mendapatkan cerita perkara tersebut dari setahun lalu.
"Itu mungkin dia mau ditangkap KPK karena gratifikasi, mungkin minjam lamborghininya. Dia sekarang mau lapor KPK, tapi dia lupa. Gratifikasi itu lapor 45 hari kerja ini ada cerita tahun lalu. Saudara Lulung sebagai pengacara, dia harus banyak belajar juga loh," bebernya.
Sekadar diketahui, sekitar 30 anggota DPRD DKI akan menyambangi KPK guna menanyakan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Karena, pembalian lahan ini menggunakan APBD DKI 2014.
PILIHAN;
Ratakan Kalijodo, Ahok Ogah Tiru Jurus Wali Kota Surabaya
Ahok meyakini, KPK tidak akan terpengarung dengan kedatangan Lulung beserta sejumlah anggota DPRD lainnya yang ingin menanyakan perkembangan penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Haji Lulung itu, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara Lulung, yang menyandang Sarjana Hukum, dan punya kantor pengacara. KPK itu independen, tidak bisa dipengaruhi siapapun. Mau bawa 100 orang, 1.000 orang DPRD, itu tidak akan berpengaruh. Saya yakin KPK itu akan bekerja profesional," kata Ahok di Makodam Jaya, Cililitan Jakarta Timur, Rabu (17/2/2016).
Ahok melanjutkan, Lulung dapat dikenai pidana tambahan sebesar 15% lantaran telah melakukan fitnah. Apalagi yang dituduh ialah dirinya yang kini menjabat sebagai gubernur yang masih aktif. (Baca: Tanya Kasus Sumber Waras, DPRD DKI Akan Datangi KPK)
"Dia kalau fitnah seorang pejabat yang melaksanakan tugas yang masih aktif seperti saya, itu akan terkena pidana tambahan 15% loh. Jadi, saudara Lulung, tolong anda belajar hukum lah," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ahok juga menyindir Lulung atas kasus kepemilikan mobil mewah, Lamborghini yang pernah dikendarainya ke DPRD DKI. Ia meminta Lulung untuk membayar pajak atas mobil tersebut.
"Saudara Lulung itu harus banyak belajar hal lah. Contohnya apa? Kalau punya Lamborghini itu harus bayar pajak," sindir Ahok.
Ahok mengatakan, Lulung juga kemungkinan akan ditangkap KPK atas kasus gratifikasi. Dia mengaku mendapatkan cerita perkara tersebut dari setahun lalu.
"Itu mungkin dia mau ditangkap KPK karena gratifikasi, mungkin minjam lamborghininya. Dia sekarang mau lapor KPK, tapi dia lupa. Gratifikasi itu lapor 45 hari kerja ini ada cerita tahun lalu. Saudara Lulung sebagai pengacara, dia harus banyak belajar juga loh," bebernya.
Sekadar diketahui, sekitar 30 anggota DPRD DKI akan menyambangi KPK guna menanyakan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Karena, pembalian lahan ini menggunakan APBD DKI 2014.
PILIHAN;
Ratakan Kalijodo, Ahok Ogah Tiru Jurus Wali Kota Surabaya
(mhd)
Explore More