Ahok: Kita Butuh Rusun Bukan Wisma Atlet
Ahok: Kita Butuh Rusun Bukan Wisma Atlet
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan penolakan Komisi II untuk membangun wisma atlet di Kemayoran berdampak bagi ribuan warga DKI yang tinggal di bantaran kali.
Ahok menuturkan, Pemprov DKI menginginkan wisma atlet atau apartement D10 nantinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seusai perhelatan Asian Games 2018. Namun, Pusat Pengelolaan Kawasan (PPK) Kemayoran diduga melobi Komisi II DPR sehingga wakil rakyat enggan memberikan hibah lahan kawasan Kemayoran.
Keengganan tersebut diduga Ahok karena PPK menginginkan usia Asian Games 2018, wisma atlet berubah menjadi tempat komersial. "Kita ingin wisma atlet itu nantinya jadi rusun untuk warga berpenghasilan rendah. Bukannya untuk tempat komersial," tutur Ahok, Jumat (4/12/2015).
Ahok menegaskan, penolakan Komisi II ini akan berdampak pada puluhan ribu warga DKI Jakarta yang tinggal di bantaran kali atau tinggal di kawasan kumuh karena gagal mendapat rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang lebih laik.
"Bukan ribuan lagi warganya, puluhan ribu loh. Itu ya coba saja dihitung (Apartemen D10) kita bangun 7.000 unit saja itu bisa untuk 7.000 kepala keluarga (KK)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015).
Menurut Ahok, sangat aneh jika Komisi II menolak peruntukkan sebagai rusun."Bagi saya kampung atlet enggak penting kok. Bagi saya bagaimana orang miskin dapat rumah susun," ujarnya.
Ahok menuturkan, Pemprov DKI menginginkan wisma atlet atau apartement D10 nantinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seusai perhelatan Asian Games 2018. Namun, Pusat Pengelolaan Kawasan (PPK) Kemayoran diduga melobi Komisi II DPR sehingga wakil rakyat enggan memberikan hibah lahan kawasan Kemayoran.
Keengganan tersebut diduga Ahok karena PPK menginginkan usia Asian Games 2018, wisma atlet berubah menjadi tempat komersial. "Kita ingin wisma atlet itu nantinya jadi rusun untuk warga berpenghasilan rendah. Bukannya untuk tempat komersial," tutur Ahok, Jumat (4/12/2015).
Ahok menegaskan, penolakan Komisi II ini akan berdampak pada puluhan ribu warga DKI Jakarta yang tinggal di bantaran kali atau tinggal di kawasan kumuh karena gagal mendapat rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang lebih laik.
"Bukan ribuan lagi warganya, puluhan ribu loh. Itu ya coba saja dihitung (Apartemen D10) kita bangun 7.000 unit saja itu bisa untuk 7.000 kepala keluarga (KK)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015).
Menurut Ahok, sangat aneh jika Komisi II menolak peruntukkan sebagai rusun."Bagi saya kampung atlet enggak penting kok. Bagi saya bagaimana orang miskin dapat rumah susun," ujarnya.
(whb)
Explore More