Bidara Cina Digusur, Ahok: Paling Lama Bulan Depan
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku akan membongkar pemukiman Bidara Cina, Jakarta Timur, dalam waktu dekat ini. Kawasan ini terkena proyek yang akan digunakan untuk sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT).
"Bidara Cina harus dibebaskan lahannya, paling lama bulan depan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 9 September 2015.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana mengatakan, pembebasan lahan di Bidara Cina dengan wilayah lain sangat berbeda. Karena, kata dia, di wilayah ini banyak warga yang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Ada tanah yang merupakan kepemilikan perusahaan asuransi, ada tanah kepemilikan Pertamina, serta tanah kepemilikan perseorangan, bernama Hengky. Sambungnya, ada 300 Kepala Keluarga (KK) yang harus segera ditertibkan untuk pelaksanaan sodetan Ciliwung-KBT.
"Ada 48 KK yang berdiri di atas lahan pemerintah. Nantinya mereka akan mendapat ganti (satu) unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sementara pemerintah pusat akan membeli lahan para pemilik tanah," katanya.
Sebelumnya, anggota tim advokasi warga Bidara Cina Astriyani mendatangi DPRD DKI Jakarta untuk dapat memediasi antara warga yang keberatan antara warga dan Pemprov DKI. Rencananya DPRD DKI akan memanggil SKPD terkait mengenai Bidara Cina itu.
PILIHAN:
DKI Diminta Segera Bebaskan Lahan Bidara Cina
Mau Digusur, Warga Bidara Cina Tegaskan Soal Ganti Rugi
Ahok: Bukit Duri dan Bidara Cina Segera Kita Bongkar
"Bidara Cina harus dibebaskan lahannya, paling lama bulan depan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 9 September 2015.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana mengatakan, pembebasan lahan di Bidara Cina dengan wilayah lain sangat berbeda. Karena, kata dia, di wilayah ini banyak warga yang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Ada tanah yang merupakan kepemilikan perusahaan asuransi, ada tanah kepemilikan Pertamina, serta tanah kepemilikan perseorangan, bernama Hengky. Sambungnya, ada 300 Kepala Keluarga (KK) yang harus segera ditertibkan untuk pelaksanaan sodetan Ciliwung-KBT.
"Ada 48 KK yang berdiri di atas lahan pemerintah. Nantinya mereka akan mendapat ganti (satu) unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sementara pemerintah pusat akan membeli lahan para pemilik tanah," katanya.
Sebelumnya, anggota tim advokasi warga Bidara Cina Astriyani mendatangi DPRD DKI Jakarta untuk dapat memediasi antara warga yang keberatan antara warga dan Pemprov DKI. Rencananya DPRD DKI akan memanggil SKPD terkait mengenai Bidara Cina itu.
PILIHAN:
DKI Diminta Segera Bebaskan Lahan Bidara Cina
Mau Digusur, Warga Bidara Cina Tegaskan Soal Ganti Rugi
Ahok: Bukit Duri dan Bidara Cina Segera Kita Bongkar
(mhd)