Oktober, Penerapan Sistem Rupiah per Kilometer Kopaja Dimulai

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memperkirakan integrasi Kopaja dan Kopami di bawah BUMD PT Transportasi Jakarta berjalan Oktober mendatang. Perjanjian kerja sama integrasi tersebut akan dilakukan minggu ini.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, saat ini harga rupiah per kilometer sudah terpampang di e-catalogue. Untuk itu, Ahok memperkirakan integrasi Kopaja dan Kopami di busway akan berlangsung pada Oktober mendatang.

"Perjanjian kerja sama dulu kan, saya dengar mobilnya sudah siap. Mungkin Oktober baru masuk itu Kopaja dan Kopami, kalau tidak bisa akan kami evaluasi jajaran direksi BUMD-nya," kata Ahok di Balai Kota, Senin 7 September 2015 kemarin.

Ahok menjelaskan, sistem rupiah per kilometer itu rencanaya akan diterapkan kepada seluruh angkutan umum. Untuk itu, Ahok sedang meminta kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menghitung rupiah per kilometer kepada angkutan umum di luar jalur bus Transjakarta dan memasukannya ke dalam e-catalogue.

Dengan begitu, mantan Bupati Belitung Timur itu yakin jika pada 2018 mendatang, seluruh angkutan umum tidak ada lagi yang mengetem untuk mengejar setoran. "Mereka kan sudah dibayar sistem rupiah per kilometer. Jadi enggak ada lagi angkutan yang ngetem-ngetem. Tentunya revitalisasi angkutan umum dan penambahan bus harus terus dilakukan, kalau tidak mau mengikuti sistem rupiah perkilometer, tinggal saja," jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, Integrasi Kopaja dan Kopami dibawah PT Transportasi Jakarta terlebih dahulu diawali dengan perjanjian kerjasama antara Dishubtrans, PT Transportasi Jakarta dan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Rencananya perjanjian tersebut akan dilakukan pekan ini.