Pengamat: Program Magang di Kantor Ahok Sarat Kepentingan Politik

Jum'at, 28 Agustus 2015 - 19:16 WIB
Pengamat: Program Magang di Kantor Ahok Sarat Kepentingan Politik
Pengamat: Program Magang di Kantor Ahok Sarat Kepentingan Politik
A A A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta tidak memanfaatkan Balai Kota DKI untuk kepentingan politik pribadi. Ini terkait dibukanya program magang untuk anak-anak muda yang dibuka melalui situs ahok.org.

Pakar hukum dan kebijakan publik dari Universitas Islam Indonesia (UII) Masnur Marzuki mengingatkan, Ahok untuk tidak memanfaatkan Balai kota DKI untuk kepentingan politik pribadi.
"Program magang di kantor Gubernur untuk anak muda Jakarta yang digagas Ahok itu sebenarnya bagus. Tapi harus dipisahkan dari entitas kepentingan politik Ahok. Apalagi ini tahapan Pilkada DKI tak lama lagi akan bergulir," kata Masnur kepada Sindonews, Jumat (28/8/2015).

Direktur Jakarta Monitoring Network (JMN) itu menambahkan, memang ada kejanggalan dalam program magang di Balai Kota yang telah diumumkan ke publik. "Ahok selaku Gubernur harus jelaskan seterang-terangnya kenapa program magang itu pendaftarannya justru lebih massif disosialisasikan lewat situs ahok.org. Wajar muncul kecurigaan apakah itu program pribadi Ahok atau Pemprov DKI?" tambahhya.

Masnur menjelaskan, melalui sosial media TemanAhok dan barisan pendukung Ahok itu sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan Ahok termasuk program magang di kantor Ahok. Melalui penelusuran di berbagai akun sosisal media dan website, program magang di kantor Gubernur ini sudah tersebar luas.

Uniknya, bagi peserta yang berminat mengikuti program ini digiring untuk mengunduh dokumen dari tautan: http://ahok.org/wp-content/uploads/2015/08/Program-Magang-Kantor-Gubernur-DKI.rar

"Saya kira untuk membuat ini clear perlu dilakukan audit yang transparan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, DPRD juga harusnya ikut awasi program ini apakah benar untuk kepentingan Pemprov DKI Jakarta atau kepentingan Ahok pribadi karena yang ditonjolkan justru Ahoknya ketimbang Balai Kota sebagai pusat Pemerintahan DKI. Ini amat janggal dan naif, jangan karena APBD disusun lewat Pergub, DPRD cuma diam saja," ucapnya.
(mhd,ars)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6330 seconds (0.1#10.140)