Pejabat Pemprov DKI Keluhkan LSM Abal-abal

JAKARTA - Sejumlah PNS mengeluhkan seringnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) abal-abal yang dinilai kerap menggangu kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI. Modusnya melaporkan SKPD ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya perihal proyek pembangunan.

Keluhan PNS ini terungkap dalam pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD, Kapolda Metro Jaya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Tinggi di Ruang Pola, Blok G Balai Kota DKI Jakarta, tadi siang.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Dyah Kurniati mengeluhkan adanya oknum LSM yang kerap memerasnya. "Kami punya anggaran cukup banyak untuk pembebasan lahan. Tapi kami tuh rada enggak nyaman. Belum bekerja, LSM sudah melaporkan ini itu ke Polda dan Kejaksaan," keluh Ratna, Kamis 27 Agustus 2015 kemarin.

Ratna berharap, Kapolda dan jaksa untuk tidak langsung menindaklanjuti laporan-laporan LSM itu. Hal ini dikarenakan membuat para PNS tidak nyaman bekerja.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Isran Yogie Hasibuan ‎mengatakan, laporan LSM termasuk laporan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya harus menganalisa dan menelaah laporan yang ada.

"LSM itu juga selalu minta pertanggungjawaban ke kami dan tanya laporannya sudah sejauh mana. Kalau laporannya tidak ditanggapi, kami salah, karena ini kewajiban kami," kata Isran.

Isran meminta, Ratna tidak takut dengan ancaman dari oknum LSM tersebut karena jika pelaporan tidak terbukti Kejati DKI akan menghentikan kasus tersebut.