Dituding Langgar HAM, Ahok Bilang Pernah Dipanggil PBB

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menyatakan DKI paling banyak melanggar hak asasi manusia (HAM). Cara penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dinyatakan masuk dalam kategori pelanggaran HAM.

Dalam tanggapannya, Ahok mengaku sudah pernah menghadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) soal dugaan pelanggaran HAM saat menertibkan kawasan Marunda. Saat itu Ahok masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau soal pelanggaran HAM, saya pernah dilaporkan ke PBB kok, waktu Marunda. Saya datang (menghadap), ibu-ibu dari Brasil dari bagian HAM-nya PBB. Saya datang, saya jelasin sama dia, langgar HAM di mana?" kisah Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2015).

Saat menjelaskan soal pelanggaran HAM yang ditudingkan, Ahok memberikan contoh. "Saya kasih contoh sama dia, kalau ada orang bangun rumah di atas tanahnya, pakai duitnya sendiri, terus ternyata bangunannya tidak ada izin, dibongkar oleh pemerintah itu dapat ganti rugi enggak? Dia diam saja."

"Terus yang kedua, saya buat rumah di tanah ibu, lalu ibu panggil pemerintah bongkar rumah saya, saya nuntut ganti rugi enggak? Enggak kan?" tukas Ahok.

Sehingga menurut Ahok, tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan Pemprov DKI jika menertibkan bangunan warga di atas tanah pemerintah.

"Sekarang saya tanya, rumah kalau enggak ada IMB dibongkar pemerintah, pemerintah ganti rugi enggak? Enggak. Sudah enggak ada izin, mendirikan bangunan di tanah pemerintah lagi, masa ganti rugi? Ini udah baik hati kita siapkan rusun lho," tukas Ahok lagi.