Penggusuran Kampung Pulo, DKI Harusnya Lebih Manusiawi

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Namun, Komnas HAM mengecam aksi anarkis yang dilakukan oknum Satpol PP.

"Komnas HAM mendukung pembangunan. Namun proses tersebut haruslah pendekatan hukumnya harus manusiasi," kata Wakil Ketua Komnas HAM Anshori Sinungan di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Komnas HAM memiliki catatan soal penggusuran yang kerap terjadi di Jakarta. Pada saat masyarakat melakukan negosiasi mengenai ganti rugi lahan oleh Pemprov DKI, masyarakat selalu saja mendapatkan perlakukan yang kurang baik dari pemerintah.

"Masyarakat kecil selalu pada pihak yang lemah. Komnas HAM bisa melakukan mediasi supaya ada win win solution," tambahnya Anshori.

Anshori menegaskan, dalam melalukan mediasi terhadap warga Jakarta yang terkena proyek Pemprov DKI pasti ada jalan keluarnya, tanpa harus melanggar hak-hak kemanusiaan. "Pasti ada solusi untuk itu," tambahnya.

Seperti diketahui, saat pembongkaran pada Kamis 20 Agustus 2015 kemarin bentrokan terjadi antara petugas dengan warga akibat belum tercapainya suatu kesepakatan mengenai ganti rugi.

Akibatnya, beberapa orang warga mengalami luka, salah satu Eko Prasetyo yang mengalami pecah pembuluh darah dan luka disekujur tubuhnya akibat menjadi korban salah tangkap.

PILIHAN:

Gusur Kampung Pulo, Ketua DPRD DKI Warning Ahok

Bentrok di Kampung Pulo, Seorang Warga Ditangkap