Kota Tua Akan Dipagar Seperti Kawasan Monas
Kota Tua Akan Dipagar Seperti Kawasan Monas
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan pemagaran kawasan Kota Tua agar steril dari pedagang kaki lima (PKL). Rencana pemagaran ini meniru konsep pemagaran kawasan Monas di era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi mengatakan, dalam waktu dekat petugas akan menertibkan PKL di sekitar Taman Fatahillah. Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata DKI untuk menjadikan objek wisata bernilai historis tinggi itu steril dari PKL.
Sebagai langkah awal, Irwandi menerangkan, seluruh PKL yang berjualan di Kluster 1 dan 2, yakni di depan Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan samping Gedung Pos Indonesia bakal direlokasi ke Kluster 3 dan 4 di samping Bank Mega. Selain dua lokasi itu, pihaknya juga bakal mensterilkan akses Lorong Seni, yakni lapak-lapak PKL di kiri gedung Museum Fatahillah.
"Jadi, penataan awal ini kita tumpuk saja dulu di dua kluster itu. Terpenting, beberapa akses masuk utama menuju Taman Fatahillah bisa steril, tidak kumuh seperti sekarang. Rencananya akan dipagar seperti kawasan Monas," ungkap Irwandi ketika dikonfirmasi, Selasa 4 Agustus 2015 kemarin.
Untuk pemagaran, lanjut Irwandi, menjadi wewenang Dinas Pariwisata. Proses awal akan dilakukan setelah kluster 1 dan 2 steril. Menurut dia, nantinya seluruh akses masuk menuju objek wisata Taman Fatahillah itu akan seperti Monas.
Tujuannya, agar tidak ada lagi pedagang liar bergerobak yang masuk ke area taman. Setelah semuanya steril, empat kluster itu akan dijadikan taman, dan tempat duduk-duduk pengunjung.
Kepala Dinas Pariwisata DKI, Purba Hutapea mengatakan pemagaran kota tua di targetkan akan rampung di tahun 2016 nanti. Tujuan dilakukan pemagaran, kata Purba, dilakukan untuk melarang event komersil yang berbau promosi dan penjualan produk.
"Jadi sudah tidak boleh lagi itu menggelar event atau acara bazar di Plaza (taman) Fatahillah, karena selama ini mereka (panitia) hanya mencari untung saja. Ternyata, lapak-lapak berupa tenda itu mereka sewakan lagi. Pasarannya bisa satu setengah juta sampai tiga juta rupiah," ungkap Purba.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi mengatakan, dalam waktu dekat petugas akan menertibkan PKL di sekitar Taman Fatahillah. Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata DKI untuk menjadikan objek wisata bernilai historis tinggi itu steril dari PKL.
Sebagai langkah awal, Irwandi menerangkan, seluruh PKL yang berjualan di Kluster 1 dan 2, yakni di depan Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan samping Gedung Pos Indonesia bakal direlokasi ke Kluster 3 dan 4 di samping Bank Mega. Selain dua lokasi itu, pihaknya juga bakal mensterilkan akses Lorong Seni, yakni lapak-lapak PKL di kiri gedung Museum Fatahillah.
"Jadi, penataan awal ini kita tumpuk saja dulu di dua kluster itu. Terpenting, beberapa akses masuk utama menuju Taman Fatahillah bisa steril, tidak kumuh seperti sekarang. Rencananya akan dipagar seperti kawasan Monas," ungkap Irwandi ketika dikonfirmasi, Selasa 4 Agustus 2015 kemarin.
Untuk pemagaran, lanjut Irwandi, menjadi wewenang Dinas Pariwisata. Proses awal akan dilakukan setelah kluster 1 dan 2 steril. Menurut dia, nantinya seluruh akses masuk menuju objek wisata Taman Fatahillah itu akan seperti Monas.
Tujuannya, agar tidak ada lagi pedagang liar bergerobak yang masuk ke area taman. Setelah semuanya steril, empat kluster itu akan dijadikan taman, dan tempat duduk-duduk pengunjung.
Kepala Dinas Pariwisata DKI, Purba Hutapea mengatakan pemagaran kota tua di targetkan akan rampung di tahun 2016 nanti. Tujuan dilakukan pemagaran, kata Purba, dilakukan untuk melarang event komersil yang berbau promosi dan penjualan produk.
"Jadi sudah tidak boleh lagi itu menggelar event atau acara bazar di Plaza (taman) Fatahillah, karena selama ini mereka (panitia) hanya mencari untung saja. Ternyata, lapak-lapak berupa tenda itu mereka sewakan lagi. Pasarannya bisa satu setengah juta sampai tiga juta rupiah," ungkap Purba.
(whb)
Explore More