DPRD DKI Usulkan Pansus Terkait Laporan BPK
DPRD DKI Usulkan Pansus Terkait Laporan BPK
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengusulkan agar hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan pemprov DKI tahun anggaran 2014 dibuat dalam bentuk panitia khusus (pansus).
Taufik mengungkapkan, setelah mendengar dan melihat laporan dari BPK tersebut, pihaknya banyak mellihat adanya indikasi penyimpangan, khususnya masalah aset dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). "Fokusnya pada aset dan PMP. Kami kan diminta untuk menindaklanjuti. Saya kira yang pertama dewan akan lakukan yaitu mengusulkan pansus. Semua pengguna anggaran harus bertanggung jawab," jelasnya, Senin 5 Juli kemarin.
Sebelumnya anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, berdasarkan hasil laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun anggaran 2014 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catata atas laporan, BPK akhirnya memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). (Baca: DKI Dapat Nilai WDP Terkait Laporan Keuangan 2014)
Taufik mengungkapkan, setelah mendengar dan melihat laporan dari BPK tersebut, pihaknya banyak mellihat adanya indikasi penyimpangan, khususnya masalah aset dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). "Fokusnya pada aset dan PMP. Kami kan diminta untuk menindaklanjuti. Saya kira yang pertama dewan akan lakukan yaitu mengusulkan pansus. Semua pengguna anggaran harus bertanggung jawab," jelasnya, Senin 5 Juli kemarin.
Sebelumnya anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, berdasarkan hasil laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun anggaran 2014 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catata atas laporan, BPK akhirnya memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). (Baca: DKI Dapat Nilai WDP Terkait Laporan Keuangan 2014)
(whb)
Explore More