Polemik Ahok & DPRD, Masyarakat Tidak Boleh Jadi Korban

JAKARTA - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta harus segera dihentikan. Karena, dengan adanya polemik itu APBD DKI 2015 belum bisa dicairkan, padahal itu untuk kepentingan masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta, Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi pertemuan Ahok, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat, dan jajaran di DPRD DKI untuk menyelesaikan masalah itu.

"Apapun masalahnya rakyat tidak boleh dijadikan korban. Karena itulah semua pihak harus duduk bersama dan dengan kepala dingin memulai kembali pembahasan anggaran agar benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat DKI," tutur Hasto di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Penyusunan APBD tersebut, harus dilakukan secara transparan, melalui politik alokasi dan distribusi yang difokuskan pada penyelesaian masalah utama di DKI. Seperti kemacetan, perbaikan rumah kumuh, mengatasi banjir, dan mendorong pemerintahan daerah yang efektif melayani rakyat.

"Konflik yang terjadi saat ini merugikan semua pihak. Karena itulah kami mengimbau agar semua pihak menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," katanya.

Terhadap persoalan yang muncul, maka harus dibangun rasa saling percaya. Bagaimanapun, kata dia, konstitusi mengamanatkan bahwa hak budgeting tersebut merupakan salah satu fungsi utama Dewan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, melalui pembahasan bersama dengan eksekutif.

Menurut Hasto, DPP PDIP menginstruksikan Fraksi PDIP DPRD DKI untuk memelopori musyawarah tersebut dan segera menyelesaikan pembahasan APBD itu

"Terhadap dugaan penyimpangan anggaran, DPP PDIP tidak mentolerir sama sekali atas penyalahgunaan anggaran. Seluruh alokasi anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.