Di Bawah Kepemimpinan Anies Baswedan, DKI Terus Meraih Predikat Provinsi Paling Demokratis
loading...
Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan statusnya sebagai Provinsi paling demokratis di Indonesia untuk tahun 2021. Foto DOK SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan statusnya sebagai Provinsi paling demokratis di Indonesia untuk tahun 2021. Tercatat, DKI Jakarta telah meraih predikat ini secara berturut-turut sejak tahun 2017 lalu atau sejak kepemiminan Gubernur Anies Baswedan.
Dikutip dari pemberitaan Sindonews, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Jakarta berhasil menempati urutan teratas pada 2017, 2018, 2019, 2020, serta 2021.
Baca juga : Upaya Memperkuat Digitalisasi Layanan di DKI Jakarta
Dalam perhitungannya, terdapat tiga aspek yang turut dinilai ketika menghitung angka IDI. Pertama, aspek kebebasan sipil, kemudian hak-hak politik, hingga lembaga demokrasi.
Pada data tahun 2017, DKI Jakarta memperoleh nilai 84,73, kemudian 85,08 di tahun 2018, 88,29 pada 2019, 89,21 di 2020, serta 82,08 pada tahun 2021 lalu.
Jika mengacu sejak tahun 2017, predikat yang diraih Provinsi DKI Jakarta ini sudah dipertahankan selama 5 tahun.
Prestasi membanggakan ini tentu tak luput dari kerja sama semua elemen, baik dari Pemprov Jakarta, masyarakat Jakarta, hingga sosok Gubernur yang menjadi pemimpinnya.
Baca juga : 7 Prestasi Anies Baswedan Ketika Memimpin Jakarta, Nomor 3 Atasi Kemacetan
Untuk diketahui, Anies Baswedan telah memimpin DKI Jakarta sejak 16 November 2017 hingga tahun 2022. Kala itu, mantan Mendikbud ini menggantikan Djarot Saiful Hidayat yang berstatus sebagai Gubernur sebelumnya.
Dari sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh Anies, secara tidak langsung dia juga terlibat menjadikan Jakarta tetap berada di posisi teratas sebagai Provinsi Paling Demokratis di Indonesia.
Pada lima edisi perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dimenangkan Provinsi DKI Jakarta, angka tertinggi berada pada tahun 2020 yang mencapai nilai 89,21. Dalam tahun tersebut, mereka mengungguli Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Timur yang masing-masing berada di peringkat bawahnya.
Dalam salah satu tanggapannya terhadap prestasi ini, Anies Baswedan menyebut bahwa Pemprov DKI memang memberikan kebebasan bagi masyarakat guna terus menyampaikan aspirasinya.
Lebih lanjut, Anies juga berharap agar hal positif ini bisa terus terjaga dan menjadikan ibukota sebagai rujukan dalam menjaga suasana demokratis.
Dikutip dari pemberitaan Sindonews, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Jakarta berhasil menempati urutan teratas pada 2017, 2018, 2019, 2020, serta 2021.
Baca juga : Upaya Memperkuat Digitalisasi Layanan di DKI Jakarta
Dalam perhitungannya, terdapat tiga aspek yang turut dinilai ketika menghitung angka IDI. Pertama, aspek kebebasan sipil, kemudian hak-hak politik, hingga lembaga demokrasi.
Pada data tahun 2017, DKI Jakarta memperoleh nilai 84,73, kemudian 85,08 di tahun 2018, 88,29 pada 2019, 89,21 di 2020, serta 82,08 pada tahun 2021 lalu.
Jika mengacu sejak tahun 2017, predikat yang diraih Provinsi DKI Jakarta ini sudah dipertahankan selama 5 tahun.
Prestasi membanggakan ini tentu tak luput dari kerja sama semua elemen, baik dari Pemprov Jakarta, masyarakat Jakarta, hingga sosok Gubernur yang menjadi pemimpinnya.
Baca juga : 7 Prestasi Anies Baswedan Ketika Memimpin Jakarta, Nomor 3 Atasi Kemacetan
Untuk diketahui, Anies Baswedan telah memimpin DKI Jakarta sejak 16 November 2017 hingga tahun 2022. Kala itu, mantan Mendikbud ini menggantikan Djarot Saiful Hidayat yang berstatus sebagai Gubernur sebelumnya.
Dari sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh Anies, secara tidak langsung dia juga terlibat menjadikan Jakarta tetap berada di posisi teratas sebagai Provinsi Paling Demokratis di Indonesia.
Pada lima edisi perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dimenangkan Provinsi DKI Jakarta, angka tertinggi berada pada tahun 2020 yang mencapai nilai 89,21. Dalam tahun tersebut, mereka mengungguli Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Timur yang masing-masing berada di peringkat bawahnya.
Dalam salah satu tanggapannya terhadap prestasi ini, Anies Baswedan menyebut bahwa Pemprov DKI memang memberikan kebebasan bagi masyarakat guna terus menyampaikan aspirasinya.
Lebih lanjut, Anies juga berharap agar hal positif ini bisa terus terjaga dan menjadikan ibukota sebagai rujukan dalam menjaga suasana demokratis.
(bim)
Explore More