DKI Ajukan Banding Putusan UMP 2022, Anies Harap Hakim Pertimbangkan Rasa Keadilan

JAKARTA - Gubernur Anies Baswedan berharap majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat mempertimbangkan sejumlah faktor terkait besaran UMP DKI Jakarta 2022. Hal itu penting agar perekonomian di Jakarta tumbuh berkualitas.


"Berkualitas bagaimana sih? Tumbuh berkualitas itu artinya ada pertumbuhan dan ada pembagian hasil pertumbuhan yang setara," ujar Anies kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/8/2022).

Menurut Anies, jika pembagian hasil pertumbuhan tersebut tidak setara, itu namanya pertumbuhannya tidak berkualitas.

"Kalau pembagian hasil pertumbuhan setara, di situlah pembangunan yang berkualitas. Kita biasanya menyebutnya dengan istilah pertumbuhan dan pemerataan," tandasnya.

Diketahui, Pemprov DKI telah mengajukan banding terkait putusan UMPK DKI 2022 pada 27 Juli lalu.


Anies mempersilakan masyarakat, khususnya elemen buruh untuk menunggu putusan banding dari PTUN DKI Jakarta.

"Kita hormati proses hukum kita sudah mengajukan banding dan nanti kita tunggu keputusannya di PTUN. Jadi setelah keluar hasilnya nanti kita liat," ucapnya.

Anies memilih tidak berandai-andai terkait hasil putusan banding tersebut. Sebab pengajuan banding itu mencakup soal keadilan di Jakarta.

"Kita tidak mau berandai-andai, tapi kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini," ucapnya.

"Kita ingin terjadi stabilitas, rasa damai, tenang, bukan karena takut terjadi rasa tenang tapi karena semua merasakan keadilan," imbuhnya.

Sebelumnya, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021. Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap nilai UMP sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan, yakni Rp4.641.852.