Hari Ini BEM UI Demo di Patung Kuda
loading...
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) akan menggelar demo di Patung Kuda,Jakarta Pusat. Foto: Ilustrasi/MNC Portal
A
A
A
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) akan menggelar demo terkait pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekaligus merayakan ulang tahun Presiden Joko Widodo , Selasa (21/6/2022). Aksi bakal berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB di patung kuda, Jakarta Pusat.
![Hari Ini BEM UI Demo di Patung Kuda]()
"Mari tolak RKUHP bermasalah karena semua bisa terkena imbasnya. Beberapa pasal bermasalah dalam RKUHP disinyalir dapat dengan mudah digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengkriminalisasi masyarakat dengan mudah mengacu pada “draft” 2019," tulis BEM UI dalam akun Instagram @bemui_official, Selasa (21/6/2022).
Pihak BEM UI menyayangkan proses pembuatan dan pengesahannya RKHUP sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Menurutnya banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubur suara mereka melalui pasal-pasal janggal yang akan hadir dalam kesewenangan kuasa.
"Oleh karena itu, mari kita desak pemerintah melalui aksi simbolik agar segera membuka naskah RKUHP kepada masyarakat dan merevisi beberapa pasal yang kurang penting dan merugikan masyarakat," ujarnya.
"Mari tolak RKUHP bermasalah karena semua bisa terkena imbasnya. Beberapa pasal bermasalah dalam RKUHP disinyalir dapat dengan mudah digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengkriminalisasi masyarakat dengan mudah mengacu pada “draft” 2019," tulis BEM UI dalam akun Instagram @bemui_official, Selasa (21/6/2022).
Pihak BEM UI menyayangkan proses pembuatan dan pengesahannya RKHUP sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Menurutnya banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubur suara mereka melalui pasal-pasal janggal yang akan hadir dalam kesewenangan kuasa.
"Oleh karena itu, mari kita desak pemerintah melalui aksi simbolik agar segera membuka naskah RKUHP kepada masyarakat dan merevisi beberapa pasal yang kurang penting dan merugikan masyarakat," ujarnya.
(mhd)
Explore More