Sah, 26 Titik Ganjil Genap Bakal Diberlakukan di Jakarta

Erfan Maaruf

Jum'at, 27 Mei 2022 - 21:52 WIB

Sah, 26 Titik Ganjil Genap Bakal Diberlakukan di Jakarta

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Foto/Dok/SINDOnews

A A A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan aturan ganjil genap di 26 titik jalan DKI Jakarta . Jumlah 26 tersebut setelah pihaknya memperluas titik ganjil genap dari sebelumnya hanya 13 titik.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pemberlakuan ganjil genap di 26 titik ini artinya kembali lagi ke Pergub Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Baca Juga

Polisi Berencana Kembalikan Ganjil Genap pada 25 Titik di Jakarta

"Terkait perluasan lokasi ganjil-genap di wilayah DKI Jakarta yang tadinya 13 kawasan jadi 26 kawasan. Di mana keputusan tersebut sudah dirapatkan pada 25 Mei 2022 dengan melibatkan seluruh stakeholder," terang Sambodo di Polda Metro Jaya, Jumat (27/5/2022).

Sambodo mengatakan, untuk 13 titik ganjil genap yang lama akan diberlakukan penindakan secara langsung. Sementara 13 titik yang baru masih dilakukan uji coba.Uji coba 13 lokasi ganjil-genap yang baru masih akan disosialisasikan kepada masyarakat hingga 5 Juni nanti.

"Uji coba dalam arti, ketika ada pelanggaran di 13 kawasan yang baru tersebut maka tidak langsung kita berikan tindakan dengan tilang, tapi kita laksanakan dengan peneguran," ujarnya.

Sebanyak 13 titik yang lama itu yakni Jalan MH Thamrin, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jendral Sudirman, Jalan MT. Haryono, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gunung Sahari, Jalan Gatot Subroto, Jalan Fatmawati, Jalan Tomang Raya, Jalan Ahmad Yani, Jalan DI. Panjaitan, dan Jalan S. Parman.

Lebih lanjut, Sambodo mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penerapan 26 titik ganjil genap ini setelah berlangsung selama 3 bulan. Ia mengatakan selama periode tersebut pihaknya akan mengkaji lebih lanjut apakah penerapannya efektif mengurangi laju kendaraan atau justru menimbulkan kemacetan.

"Kalau ternyata malah menimbulkan kemacetan di titik lainnya yang lebih parah kita bisa saja evaluasi kebijakan ini untuk kemudian kita usulkan ke Pemprov untuk kita kembali ke 13 kawasan yang saat ini berlaku. Jadi kita lihat efeknya seperti apa," katanya.