Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng, Anggota DPR Sarankan Ini

DEPOK - Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi berharap keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) bisa dikendalikan. Tujuannya memenuhi serapan kebutuhan dalam negeri terlebih dulu sehingga tidak membebani masyarakat.

CPO yang menjadi 70 persen komponen bahan baku minyak goreng sangat bergantung dengan harga CPO yang fluktuatif. Hal inilah menjadi alasan kenapa harga minyak goreng melambung tinggi.
Baca juga: Usai Harganya Meroket Kini Langka, Cek Fakta Minyak Goreng

“Kita berharap keran ekspor CPO sebagai bahan baku minyak goreng bisa dikendalikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Intan saat sosialisasi Peran BUMN untuk Pemberdayaan Umat di Depok, Minggu (30/1/2022).

Salah satu upaya menstabilkan harga minyak goreng dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022. Aturan itu harus menjadi acuan dan minyak goreng harus segera terdistribusi dengan harga seragam sampai tingkat eceran.

“Subsidi dana BPDPKS adalah langkah yang strategis mengingat pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan tingginya harga minyak goreng yang sudah berlangsung sejak akhir 2021 hingga saat ini,” kata Intan.
Baca juga: Polisi Telusuri Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Jakbar

Selain penetapan harga harus diberlakukan juga pembatasan jumlah CPO yang diekspor. Sebab, kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng sebetulnya tidak besar hanya kisaran 17 persen dari total produksi CPO Indonesia.

“Sementara, produksi CPO Indonesia 47 juta ton per tahun. Untuk kebutuhan bahan baku minyak nabati sekitar 8 juta ton per tahun,” ucapnya.