Bogor Luncurkan Pemetaan Kebinamargaan Berbasis Aplikasi
loading...
A
A
A
BOGOR - Integrasi di bidang pekerjaan umum dan tata ruang menjadi tantangan baru di era sekarang ini, terutama dengan digitalisasi . Saat ini sudah seyogyanya bidang yang berkaitan dengan tata ruang dan kebinamargaan bisa mendapatkan kemudahan akses.
Hal itu yang ditekankan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim saat peluncuran aplikasi Integrasi, Kolaborasi, Akselerasi Penggunaan Drone dan GIS (Interaksi DGIS) di Balai Kota Bogor, Rabu 19 Mei 2021.
"Saya pikir ini kesempatan, dengan teknologi yang semakin simpel dan murah ini tujuan-tujuan dan keinginan kita untuk mencapai Kota Bogor yang lebih baik ke depan itu bisa tercapai," kata Dedie.
Sambung Dedie, peluncuran aplikasi Interaksi DGIS ini semata-mata juga merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan database tata ruang dengan database perencanaan di Kota Bogor.
Untuk selanjutnya, kemudian bisa dikembangkan kembali dan diintegrasikan secara jangka panjang dengan proyek digitalisasi yang lain. Selain pendataan yang lebih komprehensif, aplikasi ini juga sebagai langkah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
"Penyelarasan tata wilayah ini memang sangat penting. Apalagi terkait dengan batas wilayah kota, itu harus benar-benar akurat," sambung Dedie.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Chusnul Rozaqi menjelaskan, aplikasi ini juga bekerja sama dengan Diskominfo dan seluruh stakeholder yang ada di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Hasil tiga dimensi yang diperoleh dari drone bisa masuk kedalam sistem informasi dan juga untuk survei lapangan pemanfaatan ruang menggunakan perangkat Android maupun iOs.
"Interaksi DGIS dalam pengembangannya menjadi big data sains yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, informasi teknis, pemanfaatan ruang yang cepat, efektif dan efisien serta lebih akurat," beber Chusnul.
Data yang masuk ke dalam aplikasi ini khususnya nanti akan dikembangkan menyangkut batas wilayah. Seperti batas wilayah kota/kabupaten, batas wilayah kecamatan/kelurahan, hingga RT dan RW.
"Mungkin nanti ke depannya akan berbasis web. Setelah sistem ini sempurna, bisa ditampilkan secara menyeluruh kepada pelayanan kepada masyarakat. Untuk jangka panjangnya dan menengah ini akan mendukung kebijakan satu peta atau one map," tambah Chusnul.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Latif Priyadi menjelaskan, fungsi aplikasi ini dapat mengintegrasikan kegiatan antara bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan konstruksi dan sebagainya.
"Karena sejak 2017, Dinas Bina Marga berubah berdasarkan Permendagri Nomor 106 menjadi PUPR, bagaimana mengintegrasikan secara internal antara tata ruang dan pekerjaan umum," beber Latif.
Sambungnya, inovasi dalam aplikasi ini dapat memudahkan pekerjaan PUPR untuk mengetahui topografi, kontur tanah, sehingga memperkuat kebutuhan perencanaan dalam satu kegiatan.
Bahkan, pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat memanfaatkan untuk melihat rute sampah dan memantau tempat pembuangan sampah (TPS). Hingga Dinas Perumahan dan Permukiman yang dapat memanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, dan prasarana utilitas umum (PSU), serta Perumda PDAM dapat memanfaatkan untuk melihat jaringan pipa.
"Studio sudah lengkap, ada tiga drone penunjang, dua berukur standar dan satu unit yang besar. Sudah diluncurkan dan berjalan di internal dinas. Beberapa pembangunan infrastruktur juga sudah memanfaatkan teknologi tersebut untuk menguatkan perencanaan teknis. Seperti pembangunan jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), jembatan Otista, Ruas Jalan Suryakencana, hingga Jalan RE Martadinata," katanya.
Hal itu yang ditekankan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim saat peluncuran aplikasi Integrasi, Kolaborasi, Akselerasi Penggunaan Drone dan GIS (Interaksi DGIS) di Balai Kota Bogor, Rabu 19 Mei 2021.
"Saya pikir ini kesempatan, dengan teknologi yang semakin simpel dan murah ini tujuan-tujuan dan keinginan kita untuk mencapai Kota Bogor yang lebih baik ke depan itu bisa tercapai," kata Dedie.
Sambung Dedie, peluncuran aplikasi Interaksi DGIS ini semata-mata juga merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan database tata ruang dengan database perencanaan di Kota Bogor.
Untuk selanjutnya, kemudian bisa dikembangkan kembali dan diintegrasikan secara jangka panjang dengan proyek digitalisasi yang lain. Selain pendataan yang lebih komprehensif, aplikasi ini juga sebagai langkah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
"Penyelarasan tata wilayah ini memang sangat penting. Apalagi terkait dengan batas wilayah kota, itu harus benar-benar akurat," sambung Dedie.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Chusnul Rozaqi menjelaskan, aplikasi ini juga bekerja sama dengan Diskominfo dan seluruh stakeholder yang ada di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Hasil tiga dimensi yang diperoleh dari drone bisa masuk kedalam sistem informasi dan juga untuk survei lapangan pemanfaatan ruang menggunakan perangkat Android maupun iOs.
"Interaksi DGIS dalam pengembangannya menjadi big data sains yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, informasi teknis, pemanfaatan ruang yang cepat, efektif dan efisien serta lebih akurat," beber Chusnul.
Data yang masuk ke dalam aplikasi ini khususnya nanti akan dikembangkan menyangkut batas wilayah. Seperti batas wilayah kota/kabupaten, batas wilayah kecamatan/kelurahan, hingga RT dan RW.
"Mungkin nanti ke depannya akan berbasis web. Setelah sistem ini sempurna, bisa ditampilkan secara menyeluruh kepada pelayanan kepada masyarakat. Untuk jangka panjangnya dan menengah ini akan mendukung kebijakan satu peta atau one map," tambah Chusnul.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Latif Priyadi menjelaskan, fungsi aplikasi ini dapat mengintegrasikan kegiatan antara bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan konstruksi dan sebagainya.
"Karena sejak 2017, Dinas Bina Marga berubah berdasarkan Permendagri Nomor 106 menjadi PUPR, bagaimana mengintegrasikan secara internal antara tata ruang dan pekerjaan umum," beber Latif.
Sambungnya, inovasi dalam aplikasi ini dapat memudahkan pekerjaan PUPR untuk mengetahui topografi, kontur tanah, sehingga memperkuat kebutuhan perencanaan dalam satu kegiatan.
Bahkan, pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat memanfaatkan untuk melihat rute sampah dan memantau tempat pembuangan sampah (TPS). Hingga Dinas Perumahan dan Permukiman yang dapat memanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, dan prasarana utilitas umum (PSU), serta Perumda PDAM dapat memanfaatkan untuk melihat jaringan pipa.
"Studio sudah lengkap, ada tiga drone penunjang, dua berukur standar dan satu unit yang besar. Sudah diluncurkan dan berjalan di internal dinas. Beberapa pembangunan infrastruktur juga sudah memanfaatkan teknologi tersebut untuk menguatkan perencanaan teknis. Seperti pembangunan jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), jembatan Otista, Ruas Jalan Suryakencana, hingga Jalan RE Martadinata," katanya.
(mhd)