Fraksi Partai DPRD DKI Ini Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Lahan DP Nol Rupiah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada 2019 yang disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Menyikapi langkah KPK tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungan dan harapan agar kasus korupsi ini dapat dibongkar sampai ke akarnya.
Baca juga: Yoory C Pinontoan, Diangkat Ahok Jadi Dirut Sarana Jaya Kini Dicopot Anies Gara-gara Dugaan Korupsi

“PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktik mafia tanah di Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari, Rabu (10/3/2021).

Dia mencatat, dari 2019 hingga 2021 Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran pengadaan tanah Rp3,3 triliun. Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp1,4 triliun, PMD tahun 2020 Rp950 miliar dan pengadaan tanah Rp900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp1 triliun.

“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar,” katanya.

Di rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp1 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63 persen.

Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan rupiah, namun selama 3 tahun Anies Baswedan menjabat realisasi ketersediaan hunian DP 0 Rupiah untuk masyarakat hanya di bawah 1 persen dari target.

“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan,” ujar Eneng.
Baca juga: 4 Kasus Anak Buah Anies Tersandung Masalah, Mulai Korupsi hingga Pembuatan KTP Buronan

Menurut dia, praktik koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD akan terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di Jakarta adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.

“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakkan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di Jakarta dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran yang rentan korupsi,” ungkap Eneng.