Diserbu Warga, Menteri Yassona Minta Maaf Soal Tanjung Priok Kriminal

JAKARTA - Setelah mendapat kritikan dari berbagai tokoh dan kalangan masyarakat serta aksi demontrasi besarbesaran, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly akhirnya meminta maaf atas pernyataan ”kriminal di Priok” yang dilontarkan dan menjadi
kontroversi. Dia mengatakan tak bermaksud menyinggung perasaan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kontroversinya ini bermula saat Yasonna berbicara soal kriminalitas yang di hubungkan
dengan daerah kumuh di kawasan Tanjung Priok saat acara Resolusi Pe masyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas II-A Ja karta.

”Maka saya menyampaikan permohonan maaf. Akan tetapi, sekali lagi, ingin saya sampaikan saya sedikit pun tidak punya maksud itu,” kata Yasonna di Kantor Kemen kumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin

Sebelumnya ribuan warga Tanjung Priok menggeruduk Kantor Kemenkum HAM. Massa mendesak Yasonna meminta maaf karena telah memberikan stigma negatif Tanjung Priok sebagai daerah penghasil kriminalitas.

Pengamat politik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan, Yasonna memiliki tiga wajah, yaitu sebagai menteri yang mewakili negara, petinggi PDIP, dan sebagai profesor. Dalam konteks elite bangsa, Yasonna tidak bisa menguraikan sebuah komparasi yang membangun stigma jelek pada sebuah ko munitas maupun masyarakat. ”Seorang penguasa bukanlah pembuat wacana, melainkan bertugas memecahkan masa lah,” katanya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Santoso menyebut Yasonna sebagai pejabat tinggi negara yang seharusnya turut bertanggung jawab memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Bukan justru sebaliknya, memperkeruh kondisi sosial masyarakat dengan pernyataan kontra produktif.

Karena itu, dia meminta Yasonna menarik kembali ucapannya seputar Priok sebagai
daerah miskin yang melahirkan premanisme dan kriminal yang menimbulkan polemik dan menyulut kemarahan warga Priok. ”Bapak Yasonna harus tarik kembali ucapannya agar
polemik ini tidak semakin panas,” tandas nya.

Santoso menyinggung latar belakang Yasonna se bagai profesor kriminologi bukan menjadi dalil pembenar melontarkan sebuah pernyataan yang memiliki risiko menciptakan gesekan di mas yarakat.

”Bukankah se orang menteri seharusnya mengayomi masyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya, menciptakan kegaduhan,”
imbuhnya.

Yasonna, menurut Santoso, seharusnya memper timbangkan sejarah sosialyang hidup di masyarakat Priok sebelum memberi penilaian, apalagi melabelkan dengan daerah miskin dan
kriminal.Sejarah membuktikan bagaimana masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan ”Pe ris tiwa Tanjung Priok”. ”Artinya, warga Priok tidak pernah takut menentang kezaliman sekalipun itu harus berhadapan dengan pengua sa,” katanya. (Helmi Syarif)