Pemprov DKI Jakarta Jamin Warga Korban Banjir
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya mengalami bencana banjir pada awal tahun 2020. Pemprov DKI Jakarta siap bertanggung jawab atas banjir tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus pada evakuasi dan penyelamatan warga. Menurutnya, hujan dari Bogor hingga Jakarta saat ini cukup luar biasa dan tidak dalam kendali Pemprov DKI Jakarta. Namun, penanggulangan atas curah hujan ada di Pemprov DKI Jakarta. (Baca juga: Banjir Jakarta dan Sekitarnya, Korban Meninggal Capai 9 Orang)
"Fase ini kita pastikan semua warga selamat, karena di beberapa lokasi sebagian belum selesai evakuasi. Sesudah itu kita tengok apa yang menjadi sumber masalah dan kita harus perhatikan ini kondisi cukup ekstrim," kata Anies saat meninjau kawasan Latulahari, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta mengambil sikap bertanggung jawab atas masalah yang sekarang muncul dengan merespons cepat bantu. Dirinya enggan mempermasalahkan siapapun penyebab banjir, baik itu hujan ataupun orang. (Baca juga: Kawasan Kemang Terendam Banjir Setinggi Dada Orang Dewasa)
Saat ini, kata Anies, adalah fase memastikan warga selamat, terlindungi, dan semua kebutuhan tercukupi. Menurutnya, dengan cara seperti itu, pihaknya lebih fokus untuk membereskan masalah banjir yang terjadi di Jakarta.
"Kami siap bertanggung jawab atas semua yang terjadi di Jakarta. Ini bukan masalah drainase, hujan ataupun orang," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengapresiasi gerak cepat Gubernur Anies dalam melakukan penanganan banjir. Menurutnya, Anies sejak pagi hari sudah melakukan pengecekan langsung penanganan banjir. Selain melakukan peninjauan ke Pintu Air Manggarai, dia juga mengecek langsung permukiman warga terdampak banjir.
"Banjir hari ini terjadi di Jabodetabek. Terpenting adalah penanganan yang dilakukan harus secara optimal," ujarnya.
Taufik meminta, kebutuhan dasar warga terdampak, termasuk kebutuhan logistik betul-betul terpenuhi. Dia mengimbau, kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta juga bisa berkontribusi membantu warga terdampak banjir. Sebab, membantu warga ini adalah urusan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.
"Saya yakin, jajaran Legislatif DKI sudah bergerak di masing-masing Dapilnya untuk membantu warga. Kami di Fraksi Gerindra DKI juga sudah terjun langsung ke lapangan membantu warga," ungkapnya.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai bahwa banjir yang terjadi di Jakarta kemarin merupakan bukti ketidaksiapan Pemprov DKI Jakarta menghadapi banjir.
Program penataan bantaran kali masih terhenti akibat perbedaan konsep antara penanganan normalisasi dan naturalisasi, serta pembebasan lahan di bantaran kali yang tidak berlanjut meski pada Juni lalu sempat banjir di pemukiman bantaran kali.
Kemudian revitalisasi situ, danau, embung, waduk juga berjalan lambat untuk dikeruk ataupun diperdalam bahkan masih ada kendala pembebasan untuk pembangunan waduk baru terhenti.
"Hari ini penyebabnya hujan lokal, banjir lokal karena saluran air tidak berfungsi optimal dan minim daerah resapan air ditambah banjir kiriman," ungkapnya.
Nirwono menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memastikan tempat tempat evakuasi di sekolah, kantor pemerintah, rumah ibadah dapat dioptimalkan untuk beberapa hari kedepan. Kemudian, lanjutnya, Pemprov DKI langsung mengevaluasi pemukiman terdampak banjir dan putuskan rencana ke depan. Misalnya jika ada pemukiman di bantaran kali terdampak banjir, pastikan relokasi segera tahun ini juga.
Dalam jangka menengah, Nirwono menuturkan bahwa relokasi besar besaran pemukiman bantaran kali dan tepi situ, dan embung ke Rusunawa terdekat. Penataan 13 bantaran kali baik dengan normalisasi atau naturalisasi atau perpaduan keduanya.
"Revitalisasi tepian 109 situ, danau, embung, waduk yang ada di Jakarta, rehabilitasi saluran air; Rehabilitasi saluran air segera bertahap bersamaan dengan revitalisasi trotoar yang sedang dilakukan bina marga dan percepat penambahan RTH dari luas sekarang 9,98 persen menjadi 30 persen sebagai daerah resapan air kota," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus pada evakuasi dan penyelamatan warga. Menurutnya, hujan dari Bogor hingga Jakarta saat ini cukup luar biasa dan tidak dalam kendali Pemprov DKI Jakarta. Namun, penanggulangan atas curah hujan ada di Pemprov DKI Jakarta. (Baca juga: Banjir Jakarta dan Sekitarnya, Korban Meninggal Capai 9 Orang)
"Fase ini kita pastikan semua warga selamat, karena di beberapa lokasi sebagian belum selesai evakuasi. Sesudah itu kita tengok apa yang menjadi sumber masalah dan kita harus perhatikan ini kondisi cukup ekstrim," kata Anies saat meninjau kawasan Latulahari, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta mengambil sikap bertanggung jawab atas masalah yang sekarang muncul dengan merespons cepat bantu. Dirinya enggan mempermasalahkan siapapun penyebab banjir, baik itu hujan ataupun orang. (Baca juga: Kawasan Kemang Terendam Banjir Setinggi Dada Orang Dewasa)
Saat ini, kata Anies, adalah fase memastikan warga selamat, terlindungi, dan semua kebutuhan tercukupi. Menurutnya, dengan cara seperti itu, pihaknya lebih fokus untuk membereskan masalah banjir yang terjadi di Jakarta.
"Kami siap bertanggung jawab atas semua yang terjadi di Jakarta. Ini bukan masalah drainase, hujan ataupun orang," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengapresiasi gerak cepat Gubernur Anies dalam melakukan penanganan banjir. Menurutnya, Anies sejak pagi hari sudah melakukan pengecekan langsung penanganan banjir. Selain melakukan peninjauan ke Pintu Air Manggarai, dia juga mengecek langsung permukiman warga terdampak banjir.
"Banjir hari ini terjadi di Jabodetabek. Terpenting adalah penanganan yang dilakukan harus secara optimal," ujarnya.
Taufik meminta, kebutuhan dasar warga terdampak, termasuk kebutuhan logistik betul-betul terpenuhi. Dia mengimbau, kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta juga bisa berkontribusi membantu warga terdampak banjir. Sebab, membantu warga ini adalah urusan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.
"Saya yakin, jajaran Legislatif DKI sudah bergerak di masing-masing Dapilnya untuk membantu warga. Kami di Fraksi Gerindra DKI juga sudah terjun langsung ke lapangan membantu warga," ungkapnya.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai bahwa banjir yang terjadi di Jakarta kemarin merupakan bukti ketidaksiapan Pemprov DKI Jakarta menghadapi banjir.
Program penataan bantaran kali masih terhenti akibat perbedaan konsep antara penanganan normalisasi dan naturalisasi, serta pembebasan lahan di bantaran kali yang tidak berlanjut meski pada Juni lalu sempat banjir di pemukiman bantaran kali.
Kemudian revitalisasi situ, danau, embung, waduk juga berjalan lambat untuk dikeruk ataupun diperdalam bahkan masih ada kendala pembebasan untuk pembangunan waduk baru terhenti.
"Hari ini penyebabnya hujan lokal, banjir lokal karena saluran air tidak berfungsi optimal dan minim daerah resapan air ditambah banjir kiriman," ungkapnya.
Nirwono menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memastikan tempat tempat evakuasi di sekolah, kantor pemerintah, rumah ibadah dapat dioptimalkan untuk beberapa hari kedepan. Kemudian, lanjutnya, Pemprov DKI langsung mengevaluasi pemukiman terdampak banjir dan putuskan rencana ke depan. Misalnya jika ada pemukiman di bantaran kali terdampak banjir, pastikan relokasi segera tahun ini juga.
Dalam jangka menengah, Nirwono menuturkan bahwa relokasi besar besaran pemukiman bantaran kali dan tepi situ, dan embung ke Rusunawa terdekat. Penataan 13 bantaran kali baik dengan normalisasi atau naturalisasi atau perpaduan keduanya.
"Revitalisasi tepian 109 situ, danau, embung, waduk yang ada di Jakarta, rehabilitasi saluran air; Rehabilitasi saluran air segera bertahap bersamaan dengan revitalisasi trotoar yang sedang dilakukan bina marga dan percepat penambahan RTH dari luas sekarang 9,98 persen menjadi 30 persen sebagai daerah resapan air kota," ujarnya.
(shf)