Jatuh Bangun Kampung Akuarium

JAKARTA - Kisah Kampung Akuarium memasuki babak baru. Pada 17 Agustus 2020 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ke-75 Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Akuarium di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dibangunnya kembali Kampung Akuarium ini menimbulkan polemik. Daerah yang dihuni 103 kepala keluarga itu sebelumnya digusur oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjadi Gubernur DKI pada 2016 lalu.

Anies dituding telah melanggar Perda Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR) jika melakukan pembangunan kembali di Kampung Akuarium. Pasalnya, hingga kini belum ada perubahan aturan dalam RDTR sejak ditetapkan Ahok waktu itu. (Baca:

Jika pembangunan Kampung Akuarium tetap dilanjutkan akan dinilai menjadi preseden buruk terkait penerapan perda di Ibu Kota. “Jangan hanya karena ingin menunaikan janji kampanye lantas boleh melanggar aturan. Padahal, ketika rakyat kecil membangun di luar peruntukan Pemprov langsung beraksi melakukan penyegelan. Itu berarti Pemprov sendiri mengajarkan kepada rakyat Jakarta untuk tidak taat asas," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Baca: Kampung Akuarium, Jejak Laboratorium Oseanografi Jaman Belanda)

Pemprov DKI Jakarta mengklaim rencana penataan kembali Kampung Akuarium telah melewati diskusi panjang. Lewat pembahasan itu, pembangunan Kampung Akuarium telah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku sebagai hunian massal di kawasan Cagar Budaya Kota Tua Jakarta.



Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengungkapkan, pada 2018 Pemprov DKI telah melaksanakan program peningkatan kualitas permukiman melalui community action plan (CAP) di lokasi ini. Proses CAP dimulai dari sosialisasi, rembuk RW, focus group discussion (FGD), hingga penyusunan rencana penataan kampung dengan melibatkan masyarakat setempat.

Dalam kolaborasi itu, warga telah memberikan desain awal kepada Pemprov DKI untuk diteruskan menjadi desain perencanaan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta.

Sempat tercatat sebagai salah satu kampung kumuh yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Sarjoko bilang, penataan Kampung Akuarium dibangun paling awal dengan mempertimbangkan kesiapan dari sisi masyarakat maupun administratif. "Kampung Akuarium dapat dibangun karena lahan Kampung Akuarium merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta dan peruntukan lahannya sesuai rencana tata ruang," ujarnya.

Gubernur Anies Baswedan menyebut kehadiran Kampung Akuarium merupakan wujud keadilan bagi seluruh warga Jakarta. Dia turut mengapresiasi penamaan "kampung" yang hanya ada di Indonesia. “PR kita di tempat ini, kita ingin menghadirkan keadilan. Kita ingin seluruh warga memiliki hunian layak sehingga mereka dapat bertumbuh kembang menjadi warga kota yang tetap mempertahankan karakter kampung karena Jakarta memiliki tradisi panjang tentang perkampungan. Untuk itu, saya mendukung sekali istilah yang dibangun di sini, bukan rumah susun, tapi Kampung Susun Akuarium," katanya. (Baca juga: Rusia Rilis Video Ledakan Tsar Bomba, Bom Nuklir Terkuat Sejagad)

Anies menjelaskan bahwa pembangunan Kampung Akuarium merupakan 1 dari 21 kampung yang akan direvitalisasi. Kampung tersebut akan menjadi percontohan dan pelopor kampung urban/perkotaan. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan Kampung Akuarium ini kata dia adalah proses perencanaan yang memakan waktu lumayan panjang karena melibatkan berbagai pihak dan menyerap berbagai aspirasi dari warga.

Kelak kampung susun ini diharapkan sanggup memenuhi ekspektasi warga Kampung Akuarium saat mereka sudah tinggal di dalamnya. "Harapan saya, warga bisa kembali tinggal di tempat yang permanen, berkehidupan sebagai warga Jakarta layaknya warga-warga lain," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum pernah berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta perihal penataan kembali kawasan Kampung Akuarium. “Kami sebagai mitra kerja belum pernah diajak diskusi soal pembangunan kampung tersebut," klaimnya.

Gilbert menjelaskan, selain tidak mengetahui rencana penataan kampung tersebut, DPRD DKI Jakarta juga tidak mengetahui secara detail status kampung susun itu. Apabila statusnya sewa, lebih baik Pemprov DKI Jakarta mengikuti langkah kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama yang merelokasi warga ke rumah susun di Rawa Bebek. "Optimalkan rumah susun yang ada. Paparkan bagaimana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang penataan Kampung Akuarium tersebut," desaknya. (Baca juga: Amien Rais Krtitik Nadiem: Dunia Pendidikan Beda dengan Pergojekan)

Sementara itu, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, meminta Gubernur DKI berbicara ke publik mengenai status rumah susun yang bakal dibangun di Kampung Akuarium. Menurut dia, rumah susun milik tidak akan bisa dibangun di kawasan itu karena bertentangan dengan Perda Nomor 1/2014 tentang RDTR. Hunian yang bisa dibangun adalah rumah susun sewa. “Tidak boleh sesuatu itu ngambang, harus tegas. Supaya apa? Supaya mereka itu mandiri, mereka tahu berapa sewanya," katanya.

Perjalanan Panjang

Kampung Akuarium memiliki cerita, bahkan sejarah yang panjang. Teddy Kusnendy (63) salah seorang tokoh masyarakat setempat, mengaku kampung ini memiliki banyak kisah sejak berdirinya, penggusuran, sampai pembangunan kembali.

Kampung ini mulai berdiri pada 1970, ditempati oleh generasi pertama. Tahun 1984 mulai dihuni oleh generasi kedua dan 1987 merupakan generasi ketiga dan sekarang ini sudah memasuki generasi keempat. Menurut Teddy, pada 1987 kampung ini sudah dipadati ribuan warga yang datang dari berbagai daerah untuk tinggal dan mencari mata pencarian. (Baca juga: Santri Ditangkap, Warga Kepung Polisi di Pondok Pesantren)

“Untuk jumlah total, saya tidak tahu pasti. Tapi, pada saat itu yang punya aset (kepemilikan rumah) sebanyak 240 KK. Sampai akhirnya hanya 103 KK yang masih bertahan dengan kondisi tekanan yang luar biasa,” tuturnya.

Teddy mengungkapkan, sejak dulu masyarakat di sini berprofesi sebagai kuli panggul di pelabuhan, nelayan, dan pedagang kaki lima. Sejak berdirinya kampung yang berada di belakang Museum Bahari dan bersebelahan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa ini tidak pernah membuat masalah apa pun. Hingga memasuki Maret 2016 kampung ini menjadi terkenal karena adanya isu penggusuran atau relokasi. “Katanya kami ini kumuh, menyerobot lahan pemerintah, sarang penyakit TBC, bahkan hampir disamakan dengan Kalijodo,” ungkapnya.

Jatuh bangun warga memperjuangkan hak mereka untuk tidak digusur menghabiskan tenaga, pikiran, hingga air mata untuk mempertahankan diri dan mencari keadilan. Padahal, kata Teddy, sejak 1970 warga sudah memiliki surat kepemilikan dan identitas yang tercatat dan resmi. Mulai dari KTP, KK, surat AJB, bahkan bayar PBB. “Kami sadar bahwa ini perjuangan keras dan membosankan,” ucap Teddy.

Tak mau putus asa, seusai digusur warga masih kompak mencari tokoh politik, aktivis LSM, hingga Komnas HAM untuk mencari pertolongan. Termasuk dengan Anies Baswedan yang saat itu akan mencalonkan diri sebagai gubernur. “Waktu itu beliau mau mendukung kami dengan syarat kami mau mendukung beliau. Sampai akhirnya terjadi kontrak politik,” ucapnya. (Lihat videonya: Antrean Mengular, Pengadilan Agama Soerang Dibanjiri Pasutri Sidang Cerai)

Empat tahun menunggu kepastian status Kampung Akuarium akhirnya membuahkan hasil. Setelah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies hendak menepati janjinya. Kampung Akuarium akan kembali dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan dana CSR perusahaan pada bulan September 2020.

Ketua RT 012/04 Topaz Juanda mengungkapkan, pembangunan Kampung Susun Akuarium akan dimulai September 2020 dan ditargetkan selesai Desember 2021. Menurut dia, pembangunan Kampung Susun Akuarium ini akan menjadi contoh bagi perkampungan lain di Jakarta. “Sesuai harapan warga dan gubernur, Kampung Susun Akuarium ini akan menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain,” ucapnya. (Bima Setiyadi/Yohannes Tobing)