Pengamat Politik Sebut PDIP Sebaiknya Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Pengamat Politik Muhammad Qodari menilai PDIP sebaiknya mencalonkan kader sendiri ketimbang mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal ini ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi(MK) mengeluarkan putusan terkait ambang batas parpol untuk pencalonan kepala daerah.

Ia menilai Anies Baswedan tidak layak dicalonkan karena bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut.



“Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies Baswedan bukan, jelas toh,” ujar Qodari di Jakarta, Kamis (22/08/2024).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun tampaknya khawatir dengan potensi pengkhianatan Anies Baswedan jika diusung PDIP. Ia pun menegaskan jika Anies Baswedan ingin diusung maka dia harus menjadi kader dari partai berlambang banteng tersebut.

“Ya kita harapkan memang dia (Anies) harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak menjadi kader,” ujar Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Jika melihat sepak terjang mantan Menteri Pendidikan itu dalam konstelasi politik, Anies memang kerap kali berpindah haluan dalam menjalin dukungan untuk dirinya dan terkesan tidak memiliki ideologi yang jelas. Misalnya saat pencalonan Jokowi-JK di Pilpres tahun 2014, ketika itu dirinya membela mati-matian pasangan tersebut.

“Jokowi dan JK ini sudah terbukti penuh terobosan dalam pemerintahan,” ujar Anies Baswedan di Hotel Le Meridien Jakarta, Sabtu 24 Mei 2014.

Usai diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi, dirinya pun mencoba menjalin dukungan dari parpol lain untuk mengusung dirinya dalam Pilkada Jakarta 2017. Ia berhasil mendapat sejumlah dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Perindo, dan Partai Idaman yang merupakan pihak oposisi ketika itu dan berhasil menang dalam Pilgub Jakarta.

Sementara dalam Pilpres 2024, dirinya pun memutuskan kembali berseberangan dengan Gerindra yang sebelumnya mengusung dirinya di Pilkada Jakarta.

Di lain sisi selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDIP kerap kali menyerang kebijakan Anies kala itu. Mulai dari rumah DP 0% yang tidak berjalan sesuai dengan janji kampanye, hingga realisasi janji kampanye yang berhasil hanya 5 dari 23 janji.



“Itu (rumah DP 0%) peruntukan menengah ke atas karena penghasilan Rp14 juta. Memangnya ada warga bantaran sungai punya penghasilan sebesar itu? Maka untuk menjawab perumahan yang digadang Pak Anies keberpihakan pada rakyat miskin, itu tidak menjawab dengan rumah DP Rp0 itu,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Rabu Oktober 2021.

“Lima dari 23 (janji kampanye Anies Baswedan). Ini statusnya berhasil atau nggak berhasil, nanti disimpulkan sendiri," tandasnya.