Pilkada Jakarta 2024: Untung Rugi PKS Ceraikan Anies Baswedan

JAKARTA - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 pada Juni lalu terancam dibatalkan. Partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu berpeluang besar menceraikan Anies dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zainudin Paru mengungkapkan besar kemungkinan Anies gagal maju ke Pilkada Jakarta 2024. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Anies atas kebersamaan selama ini dengan PKS.

“Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Sohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi cagub-cawagub DKJ,” kata Zainudin dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (9/8/2024).





“Dengan telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi agar menggenapkan 4 kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan 20 persen calon kepala daerah,” sambung salah satu juru bicara PKS ini.



Pria yang juga menjabat Sekretaris Tim Seleksi Calon Kepala Daerah DPP PKS ini mengungkapkan kemungkinan dalam waktu 1-2 hari ke depan sudah ada kepastian calon Gubernur Jakarta yang akan diusung oleh PKS.



Lalu, apa plus dan minusnya PKS jika menceraikan Anies Baswedan?

“Untungnya, PKS bisa merapat ke pemerintahan,” kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Jumat (9/8/2024).

Sebab, kata dia, Syaikhu mengharapkan Partai Gerindra mengajak partainya gabung ke dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkapkan Presiden PKS saat memberikan sambutan di acara Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024), di hadapan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga: Wacana KIM Plus di 3 Pilkada, Siapa Jagoannya?

Sedangkan kekurangannya, kata dia, keidentikan PKS dengan Anies akan luntur. “Karena kan bagaimanapun selama ini Anies identik dengan PKS, kalau lepas kan ya sudah dan harus merelakan,” pungkasnya.

Hal senada dikatakan oleh Analis Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo. “Ya keuntungan langsungnya kan mungkin dapat jatah menteri atau paling tidak masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo entah sebagai apa, dan itu penting bagi PKS yang puasa 10 tahun belakangan ini,” kata Kunto dihubungi terpisah.

Sedangkan kerugiannya, lanjut dia, mengenai elektoral. “Pasti di akar rumput PKS yang tidak setuju dengan langkah DPP PKS ini. Untuk memilih kepala daerah kan ketokohan menjadi penting, sedangkan partai menjadi pertimbangan yang nomor kesekian ketika orang milih kepala daerah,” pungkasnya.