Siap-siap Miliki Rumah Pertama, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB untuk Warganya
loading...
(Ilustrasi: bprd.jakarta.go.id)
A
A
A
JAKARTA - Memiliki rumah sendiri tentu menjadi salah satu impian bagi sebagian besar individu. Namun, membeli rumah bukanlah sesuatu yang murah, terlebih jika berada di kawasan Jakarta. Tidak hanya harga rumah yang mahal, tetapi ada juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dipenuhi.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bagungan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menjelaskan bahwa BPHTB berperan penting dalam transaksi properti, khususnya pada jual atau beli tanah dan bangunan.
“Jadi, ketika seseorang atau perusahaan membeli atau menjual tanah dan/atau bangunan, BPHTB dikenakan atas nilai transaksi tersebut,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan guna membantu masyarakat mendapatkan rumah pertamanya melalui pembebasan BPHTB.
Kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, yaitu:
1. Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung individu-individu dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
2. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar seratus persen terhadap Perolehan Hak Pertama Kali. Ini berarti pemohon tidak perlu membayar BPHTB atas transaksi pertamanya dalam memiliki properti.
3. Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Perolehan Hak Pertama Kali merupakan pemindahan hak dikarenakan jual beli, hibah, hibah wasiat atau waris. Lalu, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bagungan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menjelaskan bahwa BPHTB berperan penting dalam transaksi properti, khususnya pada jual atau beli tanah dan bangunan.
“Jadi, ketika seseorang atau perusahaan membeli atau menjual tanah dan/atau bangunan, BPHTB dikenakan atas nilai transaksi tersebut,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan guna membantu masyarakat mendapatkan rumah pertamanya melalui pembebasan BPHTB.
Kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, yaitu:
1. Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung individu-individu dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
2. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar seratus persen terhadap Perolehan Hak Pertama Kali. Ini berarti pemohon tidak perlu membayar BPHTB atas transaksi pertamanya dalam memiliki properti.
3. Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Perolehan Hak Pertama Kali merupakan pemindahan hak dikarenakan jual beli, hibah, hibah wasiat atau waris. Lalu, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.
Explore More