Pemprov DKI Akan Ubah Peruntukan Rusunawa Menjadi Hunian DP 0 Rupiah
Pemprov DKI Akan Ubah Peruntukan Rusunawa Menjadi Hunian DP 0 Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merubah peruntukan Rusunawa Rawa Buaya dan KS Tubun menjadi hunian DP 0 Rupiah. Guna mempercepat keinginan hal itu, sejumlah aturan telah disiapkan.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus disetujui untuk merubah peruntukan rusunawa, salah satunya mendapatkan restu dari DPRD terkait pelepasan aset.
“Ini sudah diwacanakan gubernur, kami sedang merumuskan dulu aturannya,” ujar Meli saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 13 November 2018.
Meli menjelaskan, saat awal dibangun, kedua rusun itu memang menggunakan uang negara, sehingga peruntukan dan pos anggarannya menggunakan belanja modal dan menjadi aset pemda. Karena itu, untuk melepasanya membutuhkan persetujuan dari DPRD.
Termasuk soal status tanahnya dan berapa harga jual nantinya. Apalabi berada di lokasi strategis, membuat lahan disitu sangat mahal sehingga sulit dijangkau apabila harus dilepas. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan.
Karena itu, untuk menjadikan kawasan Rusunawa Rawa Buaya dan KS Tubun menjadi hunian DP 0 persen. Perubahan status harus dilakukan, termasuk menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
Artinya, saat itu terjadi maka yang dilepas adalah bangunannya, bukan tanahnya. Adapun tanahnya masih tetap milik Pemprov DKI. “Masalahnya tidak ada permen maupun pergubnya. Kami sih kini fokus untuk aturan melalui pergub,” kata Meli.
Pantauan KORAN SINDO, kini dua lokasi itu sudah lama kosong selesai dibangun beberapa bulan lalu. Rusun KS Tubun yang berlokasi di Palmerah, Jakarta Barat, memiliki tiga tower dengan jumlah 520 unit. Di sana terdapat areal parkir yang luas bagi penyewa, termasuk di lantai satu dan dua.
Sementara Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, lima tower telah berdiri tegak dan siap digunakan. Rusun itu terdiri atas 16 lantai, dengan tiga lantai diperuntukan untuk pasar. Lantai satu pun terlihat telah penuh sesak dipenuhi sejumlah pedagang sayuran.
Adapun sejumlah ruko di tempat itu telah terisi penuh. Kondisi berbeda justru terjadi di lantai dua dan tiga. Ruko ruko masih sepi, rooling door masih tutup, menandakan ruko itu belum di tempati.
Anggota Komis D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menilai program DP 0 Rupiah tidak cocok untuk masyarakat Jakarta. Karena itu, ia menyaran Pemprov DKI tetap menggunakan rusunawa sebagai alternatif hunian warga. “Saya pikir ini lebih baik. Penuhi dulu rusunawa, baru bangun DP 0 Rupiah,” katanya.
Politisi Partai Nasdem ini melanjutkan, rusunawa sangat cocok untuk karakter masyarakat Jakarta, selain jauh lebih ekonomis. Masyarakat bisa menabung untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“Kalau DP 0 rupiah, bagaimana setelah 25 tahun? Yah kita kembali lagi menabung untuk cicilan. Jadi tidak ada nilai ekonominya. Jadi saran saya, kalau fokus ke DP 0 Rupiah, sosialisasikan agar masyarakat puas,” tutupnya.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus disetujui untuk merubah peruntukan rusunawa, salah satunya mendapatkan restu dari DPRD terkait pelepasan aset.
“Ini sudah diwacanakan gubernur, kami sedang merumuskan dulu aturannya,” ujar Meli saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 13 November 2018.
Meli menjelaskan, saat awal dibangun, kedua rusun itu memang menggunakan uang negara, sehingga peruntukan dan pos anggarannya menggunakan belanja modal dan menjadi aset pemda. Karena itu, untuk melepasanya membutuhkan persetujuan dari DPRD.
Termasuk soal status tanahnya dan berapa harga jual nantinya. Apalabi berada di lokasi strategis, membuat lahan disitu sangat mahal sehingga sulit dijangkau apabila harus dilepas. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan.
Karena itu, untuk menjadikan kawasan Rusunawa Rawa Buaya dan KS Tubun menjadi hunian DP 0 persen. Perubahan status harus dilakukan, termasuk menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
Artinya, saat itu terjadi maka yang dilepas adalah bangunannya, bukan tanahnya. Adapun tanahnya masih tetap milik Pemprov DKI. “Masalahnya tidak ada permen maupun pergubnya. Kami sih kini fokus untuk aturan melalui pergub,” kata Meli.
Pantauan KORAN SINDO, kini dua lokasi itu sudah lama kosong selesai dibangun beberapa bulan lalu. Rusun KS Tubun yang berlokasi di Palmerah, Jakarta Barat, memiliki tiga tower dengan jumlah 520 unit. Di sana terdapat areal parkir yang luas bagi penyewa, termasuk di lantai satu dan dua.
Sementara Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, lima tower telah berdiri tegak dan siap digunakan. Rusun itu terdiri atas 16 lantai, dengan tiga lantai diperuntukan untuk pasar. Lantai satu pun terlihat telah penuh sesak dipenuhi sejumlah pedagang sayuran.
Adapun sejumlah ruko di tempat itu telah terisi penuh. Kondisi berbeda justru terjadi di lantai dua dan tiga. Ruko ruko masih sepi, rooling door masih tutup, menandakan ruko itu belum di tempati.
Anggota Komis D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menilai program DP 0 Rupiah tidak cocok untuk masyarakat Jakarta. Karena itu, ia menyaran Pemprov DKI tetap menggunakan rusunawa sebagai alternatif hunian warga. “Saya pikir ini lebih baik. Penuhi dulu rusunawa, baru bangun DP 0 Rupiah,” katanya.
Politisi Partai Nasdem ini melanjutkan, rusunawa sangat cocok untuk karakter masyarakat Jakarta, selain jauh lebih ekonomis. Masyarakat bisa menabung untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“Kalau DP 0 rupiah, bagaimana setelah 25 tahun? Yah kita kembali lagi menabung untuk cicilan. Jadi tidak ada nilai ekonominya. Jadi saran saya, kalau fokus ke DP 0 Rupiah, sosialisasikan agar masyarakat puas,” tutupnya.
(thm)
Explore More