Ini Akar Masalah Bus Transpakuan versi Plt Wali Kota Bogor

BOGOR - Bus Transpakuan yang kembali beroperasi sejak November 2017 lalu ternyata tidak memiliki dokumen resmi, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Karena itu, bus yang dikelola Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) itu dianggap bodong.

Namun, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bogor Usmar Hariman tidak terima jika bus yang pernah pailit selama satu tahun itu disebut bodong. Akar masalah sebenarnya adalah STNK bus Transpakuan digadaikan oleh pengelola dan tidak bisa ditebus hingga sekarang.

"Persoalan kita untuk menyelesaikan Transpakuan ini. Karena untuk menebus STNK rata-rata seharga Rp18 juta sampai Rp19 juta per satu STNK untuk delapan bus Transpakuan," ujar Usmar tanpa menyebutkan ke pihak mana STNK tersebut digadaikan.

Menurut dia, Pemkot Bogor akan tetap berupaya menyelesaikan masalah Transpakuan ini dengan cara melakukan modifikasi terhadap armada bus yang sudah beroperasi. Baca: Tidak Dilengkapi STNK, Bus Transpakuan Bogor Dianggap Bodong)

"Rencananya badan bus akan kami pasangi iklan. Kami sudah lakukan penjajakan dengan PDAM, PD Pasar, Bank Kota Bogor, Bank BJB, dan beberapa institusi lain yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU)," katanya.

Uang dari iklan yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagian untuk mengambil kembali STNK yang telah digadaikan. "Nah itu dikomitmenkan berapa dia (perusahaan) mau berani bayar. Mudah-mudahan cukup untuk 8 STNK dikali Rp18 juta," tandasnya.

Setelah proses penebusan STNK selesai dilakukan, delapan bus Transpakuan yang sempat vakum diharapakan dapat beroperasi kembali. Pihaknya akan mendorong PDJT agar mengaktifkan dua koridor lama dengan empat bus untuk satu koridor.

"Operasikan lagi dari Cihideung, Otto Iskandar Dinata, Sempur, Pajajaran, Jambu Dua, Sholeh Iskandar, Abdullah, terakhir Bubulak. Kalau itu aktif, luar biasa pendapatannya," tutur Usmar.

Terkait jumlah pegawai maupun sopir Transpakuan yang dianggap terlalu banyak, Usmar mengatakan upaya yang telah dilakukan sesuai rekomendasi.

"Saya kurang paham terkait ketenagakerjaannya, tapi upayanya memang sesuai rekomendasi tim penyehatan bahwa harus ada rasionalisasi karyawan," pungkas Usmar.