Stiker Wali Kota Depok di Kemasan PMT Stunting Jadi Polemik, Dinkes Usul Ganti Gambar Kartun

DEPOK - Kemasan pemberian makanan tambahan (PMT) dalam mengatasi masalah stunting di Kota Depok berstiker pasangan Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menuai polemik di masyarakat. Merespons hal itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) pun meminta agar dilepas saja jika stiker jadi masalah.

"Masukan tadi kita akan sampaikan kalau itu jadi masalah yang terus dipermasalahkan yaudah dikeletek (dilepas, red) saja deh kalau mereka bersedia mengganti stiker karakter kartun misalnya. Kalau misalnya sudah mepet enggak usah pakai stiker," kata Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati saat diskusi di Kantor PWI Pancoran Mas, Depok, Rabu (15/11/2023).

Mary menjelaskan bahwa alokasi Rp18 ribu per paket tersebut termasuk biaya pajak hingga kemasan yang dapat terus dipakai warga penerima manfaat PMT. Diketahui untuk anggaran total PMT mencapai Rp4,4 miliar dari APBD Perubahan 2023 yang dialokasikan ke 38 puskesmas.



"Tadi kita sampaikan juga bahwa Rp18 ribu sudah all in semuanya ada biaya pajak, distribusinya, tempatnya dan sebagainya termasuk stikernya ya," ujarnya.

Dalam dokumentasi yang diterima MNC Portal Indonesia terlihat wadah plastik dengan tutup berwarna merah muda terlihat ada stiker bergambar duet Idris-Imam dengan tagline 'Bocah Depok Kudu Sehat, Prestasi Hebat, Stunting Minggat'.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menanggapi isu terkait heboh menu pemberian makanan tambahan (PMT) dalam pengentasan masalah stunting di Kota Depok, Jawa Barat cuma nasi, kuah, dan tahu. Menurutnya, komposisi tersebut sangat tidak layak untuk menekan angka stunting.

"Sangat tidak layak, nggak ngerti apa pertimbangannya. Kan makanan tidak harus yang dimasak bisa saja yang mentah biar dimasak," kata Ikravany saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Dia pun menyoroti komposisi makanan yang disediakan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk warga yang masuk ke dalam kategori stunting. Ia pun mengungkap bahwa anggaran program PMT tersebut pun mencapai miliaran rupiah dengan dibatasi Rp18 ribu per paket.

"Harusnya yang dihitung pertama kali atau yang dipertimbangkan pertama kali adalah nutrisi mau dimasak, mau mentah, mau sayur urusan akhirnya nutrisi yang terkandung di situ memadai tidak sebagai makanan tambahan,” katanya.

Dia melanjutkan, yang namanya tambahan itu mesti diukur. “Yang biasanya ada di rumah tangga masyarakat, nasi ada tahu tempe biasanya ada nah yang nggak ada apa? Itu yang harus ditambahin dong, susu, buah atau tambahan telur, ikan daging, dan seterusnya. Hal itu yang harusnya ditambahkan," ujarnya.

"Nah ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja, padahal anggarannya itu hampir Rp4,4 Miliar," pungkasnya.