alexa snippet

Pemprov DKI Mengaku Belum Siap Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Pemprov DKI Mengaku Belum Siap Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih
Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung (MA) perihal pemberhentian swastanisasi air di Jakarta akan dipelajari terlebih dahulu. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya tengah berusaha mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta.

Direktur Utama PDAM Jaya, Erlan Hidayat menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemberhentian swastanisasi air di Jakarta. Dirinya tidak ingin mengeluarkan pernyataan hanya berdasarkan pemberitaan media massa. Karena dikhawatirkan pihaknya akan salah menginterpretasikan keputusan MA tersebut.

Selain itu, Erlan juga akan mengkonsultasikan putusan MA tersebut kepada pemilik perusahaan pengolahan air bersih di Jakarta, yaitu Pemprov DKI. Untuk mengetahui tindakan selanjutnya yang akan diambil PDAM Jaya bersama kedua operatornya.

"Saya tidak bisa berkoentar lebih jauh terkait putusan MA. Kami akan mempelajari dahulu keputusan tersebut secara lengkap," kata Erlan melalui pesan singkatnya, Selasa 10 Oktober 2017.

Erlan menjelaskan, saat ini PDAM  bersama kedua operatornya AETRA dan PALYJA telah sepakat untuk membahas restrukturisasi perjanjian kerjasama dengan menandatangani berita acara kesepakatan (MoU) nya pada 25 September lalu.

Restrukturisasi tersebut, kata Erlan merupakan upaya persiapan menjelang berakhirnya kerjasama pada 2023, sebelum sangat terlambat bagi PDAM untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang sudah berjalan saat ini.

"Operator sepakat bahwa urusan pelayanan pelanggan dan urusan air baku harus kembali terlebih dahulu ke PDAM sesuai Peraturan Pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum harus dikelola negara. mekanisme detail restrukturisasi akan diputuskan enam bulan kedepan," pungkasnya.

Dalam wawancara sebelumnya, Erlan mengatakan bahwa peraturan presiden yang baru keluar akhir 2015  mengenai pengelolaan air harus dilakukan oleh Negara tidak bisa dilakukan begitu saja. Sebab, air adalah sumber kehidupan yang didalamnya ada hak dan kewajiban. Artinya, meskipun pada 2023 nanti PDAM menjadi leading sektor pengelolaan air, kerjasama dengan swasta tidak bisa dilakukan.

"Kami tidak siap bila disuruh mengelola sendiri dalam waktu dekat ini. Kalau saya kelola sendiri, pasti mati. Jadi kami butuh waktu. Keinginan ada," ungkapnya.

Erlan menjelaskan, selama hampir 18 tahun, PDAM hanya duduk dan tidak mengoperasikan apa-apa. Pengelolaan jaringan hingga sampai ke pelanggan diserahkan kepada kedua operator PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Sehingga, lanjut Erlan, apabila nantinya setelah kontrak dengan kedua operator diputus pada 2023, PDAM tetap akan bekerjasama dengan mereka. Misalnya, bila PDAM sudah masuk mengambil alih dalam pengelolaan dan pelanggan, Palyja dan Aetra nanti akan mengurusi pipanya. Atau bisa saja nanti dalam pembangunan Waterplant yang dikerjakan oleh PDAM dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Palyja dan Aetra bisa diminta bantuan menambah pipa jaringanya.

"Kami masih diskusikan hal ini, didalamnya ada perdebatan itu sudah biasa. Kami butuh waktu untuk mempersiakannya semua. Minimal sampai habis kontrak. Tidak cukup dengan biaya yang murah dalam mengelola air bersih," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui keputusan MA tersebut. Karena sampai saat ini belum ada laporan disampaikan kepadanya dan belum menerima salinan putusan MA.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top