Heru Budi Sebut TKD ASN Dipotong 25% Bansos Covid-19 Sudah Selesai Tak Ada Masalah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, isu tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov yang dipotong 25 persen saat era kepemimpinan Anies Baswedan untuk alokasi bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19 sudah selesai dan tidak ada masalah. Hal ini dikatakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Itu sudah selesai. Di sini ada kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Itu sudah selesai, enggak ada masalah," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Saat ditanyakan lebih lanjut, Heru menyebut soal polemik TKD ASN tersebut sudah diwakafkan. "Sudah selesai, diwakafkan, ASN sudah selesai ya," ungkapnya.

Sebelumnya, Seorang mahasiswi Fisip Universitas Indonesia (UI) Irma Josephine yang merupakan anak pegawai negeri sipil (PNS) DKI menagih janji kepada Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengembalian dana tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 25 persen yang dipotong saat masa pandemi.

Hal itu disampaikan dalam forum bertajuk Kuliah Kebangsaan di Gedung Serbaguna Purnomo Prawiro FISIP UI, Depok, Jawa Barat pada Selasa (29/8/2023).

Irma pun mendapat kesempatan bertanya disela acara Kuliah Kebangsaan bertanya kepada Anies sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) untuk mencapai kesejahteraan rakyat seandainya terpilih di 2024 mendatang. Ia pun menyisipkan pertanyaan menagih janji TKD yang sampai saat ini belum dikembalikan tersebut.

"Padahal utang janji bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum bapak lunasi, mengenai pinjaman gaji para PNS yang bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu," kata Irma dalam acara kuliah kebangsaan bersama Anies Baswedan.

"Jadi bagaimana pertanggungjawaban bapak nanti untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depan," tambahnya.

Sontak riuh peserta Kuliah Kebangsaan pecah saat Irma menagih janji dengan lantang dihadapan Anies Baswedan.

Anies pun menjelaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan dalam pemerintahan dirinya saat menjabat DKI 1 itu, pemerintah harus melakukan pergeseran anggaran untuk menangani dampak Covid-19. Ia berdalih saat itu anggaran digunakan untuk aspek kesehatan dan jaminan sosial berupa bantuan sosial (bansos).

"Warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka banyak sekali warga yang tidak punya pendapatan rutin," ucap Anies.

Anies pun membeberkan bahwa jumlah penerima jaminan sosial di Ibu Kota meningkat drastis saat masa pandemi Covid-19. Menurutnya data penerima mulanya 900 ribu menjadi 2,4 juta jiwa saat pandemi Covid-19 melanda.

"Itu artinya, 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah," ungkapnya.

Merespons kondisi dari dampak pandemi, Anies mengumpulkan PNS dan memberitahu bahwa saat itu Pemprov DKI memiliki dana sebesar Rp1,6 triliun. Ia pun menawarkan opsi dana dipakai 60 ribu PNS DKI atau menghibahkan untuk menghidupi 2,4 juta keluarga terdampak pandemi Covid-19 kala itu.

"Saya berbicara kepada seluruh ASN, sekarang ini ada uang nilainya Rp1,6 triliun mau dipakai untuk 60 ribu ASN atau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta, itu TKD," ucapnya.

"Dan beri tahu anak, istri, suami bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan kepada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan, karena mereka terdampak pandemi," imbuhnya.