5 Fakta Rocky Gerung yang Konsisten Mengkritik Pemerintah, 2 Kali Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA - Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini bukan kali pertama Roccky gerung dilaporkan ke polisi karena komentar-komentarnya yang tajam.

Rocky Gerung merupakan pria kelahiran Manado, 20 Januari 1959. Bidang keahliannya adalah dosen, ahli filsafat, dan pengamat politik.


Nama Rocky Gerung mulai dikenal publik setelah tampil di sebuah acara televisi dengan komentar-komentarnya yang kerap mengkritik Pemerintahan Jokowi.

Dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (1/8/2023) berikut sejumlah fakta-fakta tentang sosok Rocky Gerung:

1. Ilmuwan Filsafat Universitas Indonesia

Rocky Gerung sejatinya hanya seorang dosen filsafat. Ia awalnya saat masuk Universitas Indonesia (IU) memang memilih jurusan Ilmu Politik. Namun tidak beberapa lama ia pindah jurusan ke Filsafat. Ia lulus ilmu filsafat dari UI sekitar tahun 1986.

Sebagai seorang ilmuwan filsafat, salah satu bidang kajian Rocky adalah filsafat feminisme. Ia banyak menulis di Jurnal Perempuan. Rocky juga seorang pengajar Kajian Filsafat dan Feminisme (Kaffe) yang merupakan salah satu program Jurnal Perempuan.

Meski memiliki latar belakang keilmuan filsafat, Rocky Gerung justru dikenal sebagai pengamat politik. Saat kuliah ia memang sudah dekat dengan beberapa aktivis, seperti Marsillam Simanjuntak dan juga Hariman Siregar.

2. Konsisten Mengkritik Pemerintahan Jokowi

Rocky Gerung dikenal cukup keras mengkritik Pemerintaha Jokowi sejak periode pertama. Tak jarang komentarnya menuai kontroversial. ia tak jarang membuat tulisan atau kritikan-kritikan terhadap pemerintah Jokokwi. Tak hanya saat tampil di acara televisi, ia juga kerap membuat cuitan di Twitter yang kontroversial.



Rocky Gerung mulai diperhatikan publik pada awal tahun 2017. Saat itu Rocky Gerung kerap mengkritik pemerintah. Bahkan ia menyatakan pemerintah sebagai pembuat hoaks terbaik, karena memiliki banyak perangkat untuk berbohong. Sejak itu Rocky mulai terkenal sebagai salah satu pengkritik keras pemerintah, sehingga sering diundang untuk menjadi narasumber, baik di acara televisi maupun diskusu di kampus-kampus.

3. Dilaporkan ke Polisi Kasus Penistaan Agama

Bukan kali ini saja Rocky Gerung dilaporkan ke polisi. Akibat komentar-komentarnya, Rocky Gerung sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi.

Ia juga pernah dilaporkan terkait tuduhan penistaan agama pada tahun 2018. Hal ini buntut dari pernyataannya yang menyebut kitab suci sebagai fiksi.



Rocky Gerung dilaporkan Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian ke Bareskrim Polri tertanggal 16 April 2018. Rocky disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama. Namun kasus itu kemudian dilimpahkan ke Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

4. Openion Maker Menjelang Pilpres 2024

Komentar-komentarnya yang kritis, membuat nama Rocky Gerung masuk sebagai opinion maker menjelang Pilpres 2024.

Diukur dari pencarian mesin Google, nama Rocky Gerung cukup populer dengan jumlah berita mencapai 1.520.000 atau di urutan kedua setelah nama Denny JA dari LSI Denny JA.

Riset ini dipublikasi oleh lembaga Public Relation XYZ+, yang mengutip hasil riset Irsyad Mohammad, berjudul: "Riset 15 Tokoh Berdasarkan Analisa SEO Google" yang dirilis pada Selasa 18 Juli 2023.

5. Mendirikan Setara Institute Bersama Gus Dur

Rocky Gerung merupakan salah satu pendiri Setara Institute dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Setara Institute merupakan sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia yang didirikan tahun 2005. Rocky Gerung mendirikan Setara Institute bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Azyumardi Azra.

Rocky juga merupakan Partai Indonesia Baru (PIB) pada tahun 2002 bersama Sjahrir. Hanya, di partai ini Rocky tidak begitu aktif di kepengurusan. Ia juga pernah bergabung dengan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) pada tahun 2011 dengan jabatan anggota Majelis Pertimbangan Partai .

Partai tersebut dibentuk dengan tujuan mencalonkan Sri Mulyani pada Pemilihan Presiden 2014. Namun SRI saat itu gagal melewati proses verifikasi administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak dapat mengikuti Pemilu 2014.