Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Skema Kampung Deret Era Jokowi Jadi Jurus DKI Benahi Permukiman Kumuh
loading...
Salah satu rumah yang bakal dibangun dalam program kampung deret. Foto: Dok/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakartamelalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) bakal menggunakan skema kampung deret untuk membenahi kawasan kumuh . Diketahui masalah tata kota juga menjadi fokus di era kepemimpinan Penjabat (Pj) GubernurDKIJakarta Heru Budi Hartono.
"Jadi nanti sistemnya bukan rusunawa ya, tetapi lebih kepada kampung deret. Karena kan ini menata kampung kumuh," kata Kepala DPRKPDKI Sarjoko saat dikonfirmasi, Kamis 16 Februari 2023.
Kendati demikian, Sarjoko belum dapat memastikan jumlah permukiman kumuh yang akan dibenahi. Sebab, saat ini sedang dalam sinkronisasi data.
"Datanya baru disinkronkan. Jadi nanti kalau sudah diidentifikasi lokasi di mana, baru kami akan melakukan intervensi melalui perbaikan sarana prasarana umum, termasuk juga aspek sanitasinya, MCK, komunal, ataupun air bersihnya," katanya.
Lebih lanjut, Sarjoko menyebut untuk pendanaan pembangunan permukiman kumuh dapat menggunakan dana non-APBD maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi (SP3L).
"Ada beberapa pendekatan, kalau misalnya nanti aspek privat, tentu akan menggunakan dana non APBD, tapi kalau itu lahan punyaPemprovDKI, menggunakan dana APBD atau SP3L, mana yang memungkinkan," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) GubernurDKIJakarta Heru Budi Hartono mengatakan, anggaran pembenahan ratusan RWkumuhdi Ibu Kota tengah disiapkan berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan. Nantinya pembenahan akan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).
"Kalau terkait anggaran (pembenahan RWkumuh) sedang ditata nanti sinergi dengan CSR," ucap Heru kepada awak media di Jalan Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit,JakartaTimur, Jumat 6 Januari 2023.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup SetdaDKI, Afan Adriansyah mengatakan pembenahan RWkumuhakan dilanjutkan kembali secara bertahap hingga 2026. "Jadi terkait perbaikan kampung ini akan dilanjutkan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi jangkauannya," ujar Afan.
"Bahwa secara total ada 450 rwkumuhdiDKIyang tertangani sekitar 250 yang akan kita benahi. Itu bertahap sampai 2026," tambahnya. Baca Juga: Jokowi Bangun 85 Rumah Kampung Deret di Tanah Tinggi
Sekadar diketahui, kampung deret juga menjadi salah satu program mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi kawasan kumuh di Jakarta. Bahkan, Tanah Tinggi, menjadi lokasi pertama untuk menerapkan program tersebut.
Rencana Pemprov DKI untuk mewujudkan kampung deret, bagi warga Jakarta rupanya segera terwujud. Dipilihnya Kelurahan Tanah Tinggi sebagai percontohan awal kampung deret, karena lokasi tersebut pernah dilanda kebakaran.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi kampung deret untuk tahap awal akan diterapkan di kelurahan Tanah Tinggi. Pasalnya, kampung tersebut pernah dilanda kebakaran. Selain itu, penduduk di kampung tersebut juga memiliki sertifikat resmi.
"Pertama itu kebakaran, kedua warga memiliki sertifikat hak milik. Jadi, bisa dilakukan," kata Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis 25 April 2013.
"Jadi nanti sistemnya bukan rusunawa ya, tetapi lebih kepada kampung deret. Karena kan ini menata kampung kumuh," kata Kepala DPRKPDKI Sarjoko saat dikonfirmasi, Kamis 16 Februari 2023.
Kendati demikian, Sarjoko belum dapat memastikan jumlah permukiman kumuh yang akan dibenahi. Sebab, saat ini sedang dalam sinkronisasi data.
"Datanya baru disinkronkan. Jadi nanti kalau sudah diidentifikasi lokasi di mana, baru kami akan melakukan intervensi melalui perbaikan sarana prasarana umum, termasuk juga aspek sanitasinya, MCK, komunal, ataupun air bersihnya," katanya.
Lebih lanjut, Sarjoko menyebut untuk pendanaan pembangunan permukiman kumuh dapat menggunakan dana non-APBD maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi (SP3L).
"Ada beberapa pendekatan, kalau misalnya nanti aspek privat, tentu akan menggunakan dana non APBD, tapi kalau itu lahan punyaPemprovDKI, menggunakan dana APBD atau SP3L, mana yang memungkinkan," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) GubernurDKIJakarta Heru Budi Hartono mengatakan, anggaran pembenahan ratusan RWkumuhdi Ibu Kota tengah disiapkan berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan. Nantinya pembenahan akan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).
"Kalau terkait anggaran (pembenahan RWkumuh) sedang ditata nanti sinergi dengan CSR," ucap Heru kepada awak media di Jalan Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit,JakartaTimur, Jumat 6 Januari 2023.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup SetdaDKI, Afan Adriansyah mengatakan pembenahan RWkumuhakan dilanjutkan kembali secara bertahap hingga 2026. "Jadi terkait perbaikan kampung ini akan dilanjutkan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi jangkauannya," ujar Afan.
"Bahwa secara total ada 450 rwkumuhdiDKIyang tertangani sekitar 250 yang akan kita benahi. Itu bertahap sampai 2026," tambahnya. Baca Juga: Jokowi Bangun 85 Rumah Kampung Deret di Tanah Tinggi
Sekadar diketahui, kampung deret juga menjadi salah satu program mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi kawasan kumuh di Jakarta. Bahkan, Tanah Tinggi, menjadi lokasi pertama untuk menerapkan program tersebut.
Rencana Pemprov DKI untuk mewujudkan kampung deret, bagi warga Jakarta rupanya segera terwujud. Dipilihnya Kelurahan Tanah Tinggi sebagai percontohan awal kampung deret, karena lokasi tersebut pernah dilanda kebakaran.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi kampung deret untuk tahap awal akan diterapkan di kelurahan Tanah Tinggi. Pasalnya, kampung tersebut pernah dilanda kebakaran. Selain itu, penduduk di kampung tersebut juga memiliki sertifikat resmi.
"Pertama itu kebakaran, kedua warga memiliki sertifikat hak milik. Jadi, bisa dilakukan," kata Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis 25 April 2013.
(mhd)
Explore More