Gelar Unjuk Rasa, Gema Keadilan Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM

Selasa, 06 September 2022 - 10:13 WIB
GEMA Keadilan mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dengan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
JAKARTA - Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022. Keputusan tersebut menimbulkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Presiden Gema Keadilan Indra Kusumah mengatakan, menyikapi keputusan pemerintah tersebut GEMA Keadilan mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dengan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara bersama berbagai elemen masyarakat dengan sejumlah tuntutan.

“Turunkan harga BBM. Keputusan itu zalim dan nir-empati karena realitasnya saat ini harga minyak dunia turun dan masyarakat yang sedang tertatih-tatih berjuang pulih secara ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19. Negara lain seperti Amerika dan Malaysia justru menurunkan harga BBM," kata Indra Kusumah pada Selasa (6/9/2022).



Sebelumnya, rakyat juga mendapatkan janji Presiden Jokowi bahwa tidak ada kenaikan BBM sampai akhir tahun. Indra juga membantah klaim harga BBM bersubsidi di Indonesia termurah.

"Faktanya RON 95 dengan kualitas di atas Pertamax di Malaysia harga RM2.05 atau Rp6.642/liter. Jauh lebih murah dari pertalite RON 90 di Indonesia padahal kualitas pertalite di bawahnya. Bahkan di dalam negeri terkuak fakta ada pihak swasta, yang menjual BBM lebih murah dari BBM bersubsidi yaitu seharga Rp8.900/liter," ucapnya.

Harga tersebut, kata Indra, lebih murah padahal tanpa subsidi dan tentu saja perusahaan sudah dapat untung. Menurut Indra, pemerintah berupaya menutupi fakta tersebut dengan memerintahkan harga swasta dinaikkan.

"Kenapa swasta diintervensi agar menaikkan harga? padahal itu jadi solusi bagi rakyat dan menguntungkan pemerintah karena mengurangi konsumsi BBM Subsidi?” ujarnya.

Indra menduga kenaikan harga BBM lebih disebabkan pemerintah butuh uang untuk bayar utang. Utang Indonesia naik jadi Rp7.163,12 triliun hingga akhir Juli 2022.

"Utang ini harus dibayar. Sejak awal kita menolak utang karena pada akhirnya rakyat yang jadi korban harus bayar utang negara dengan pajak-pajak dinaikkan dan subsidi-subsidi termasuk subsidi BBM dikurangi bahkan dicabut. Ini yang terjadi saat ini," ucapnya.
(hab)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More