Anies Sebut Ketersediaan Transportasi Umum di Jakarta Capai 82%
Rabu, 16 Maret 2022 - 09:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, persentase ketersediaan transportasi umum di seluruh Jakarta mencapai 82 persen. Hal tersebut, meningkat dua kali lipat sejak tahun 2017.
Anies mengatakan, bersyukur terhadap ketersediaan transportasi umum di Jakarta. Menurutnya, angka tersebut telah menopang hampir seluruh wilayah yang ada di seluruh Jakarta.
“Jakarta sekarang ini alhamdulillah transportasi umum contoh sudah mengcover 82 persen wilayah Jakarta,” kata Anies, Rabu (16/3/2022).
Menurut Anies, selain ketersediaannya yang meningkat, pengguna transportasi umum pun juga ikut meningkat. Terhitung, saat ini perharinya mencapai 1 juta pengguna.
”Tahun 2017, 42 persen dari 42 persen jadi 82 persen kemudian jumlah pengguna kendaraan umum daily ridership itu 350 ribu per hari sekarang kita sudah 1 juta per hari,” ucapnya.
Dengan demikian, kinerja pemerintah DKI Jakarta direspon baik oleh masyarakat, karena jika program ini terus digencarkan tanpa ada keseimbangan, maka program tersebut hanya menjadi program pemerintah semata.”Warga Jakarta merespon ini, kalau program itu berjalan tanpa respon masyarakat, maka itu hanya jadi program pemerintah,” jelasnya.
Anies mengatakan, bersyukur terhadap ketersediaan transportasi umum di Jakarta. Menurutnya, angka tersebut telah menopang hampir seluruh wilayah yang ada di seluruh Jakarta.
“Jakarta sekarang ini alhamdulillah transportasi umum contoh sudah mengcover 82 persen wilayah Jakarta,” kata Anies, Rabu (16/3/2022).
Menurut Anies, selain ketersediaannya yang meningkat, pengguna transportasi umum pun juga ikut meningkat. Terhitung, saat ini perharinya mencapai 1 juta pengguna.
”Tahun 2017, 42 persen dari 42 persen jadi 82 persen kemudian jumlah pengguna kendaraan umum daily ridership itu 350 ribu per hari sekarang kita sudah 1 juta per hari,” ucapnya.
Dengan demikian, kinerja pemerintah DKI Jakarta direspon baik oleh masyarakat, karena jika program ini terus digencarkan tanpa ada keseimbangan, maka program tersebut hanya menjadi program pemerintah semata.”Warga Jakarta merespon ini, kalau program itu berjalan tanpa respon masyarakat, maka itu hanya jadi program pemerintah,” jelasnya.
(ams)
tulis komentar anda