Pengamat Sebut Bansos Covid-19 Makin Lemah, DPRD DKI Malah Minta Naik Gaji
Kamis, 03 Desember 2020 - 14:10 WIB
Kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta dinilai berlebihan di tengah pandemi Covid-19. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyayangkan usulan kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta . Seharusnya APBD DKI 2021 masih harus fokus pada penanganan dan dampak pandemi Covid-19.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan. (Baca juga: Warganet Ramai-Ramai Sindir Kenaikan Gaji Fantastis DPRD DKI)
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
"Kenaikan ini berlebihan, harusnya sekarang di tengah pandemi Covid-19 sense of crisis itu yang diutamakan. Kalau enggak ada itu gimana? Sekarang fokus saja ke Covid-19 untuk pengentasan Covid-19," ujar Trubus, Kamis (3/12/2020).
Saat ini banyak usaha dan masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Pemprov DKI seharusnya menyiapkan anggaran untuk memastikan adanya jaring sosial dan bantuan selama pengentasan Corona.
"Sekarang itu bansos makin lemah. Harusnya bansos diperkuat lagi. Jaring pengaman sosialnya, bantuan sosial tunai," ucapnya.
Trubus meminta DPRD DKI terbuka dalam pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Harapannya dapat meningkatkan kepercayaan publik pada legislatif dalam mengawal dan mengelola anggaran daerah.
“Saran saya penyusunannya kan masih tertutup, tidak ada transparansi, publik mau akses juga enggak bisa. Kalau memang enggak ada mainan apa-apa ya dibuka saja ke publik. Kedua, pertanggungjawaban publiknya bagaimana? Targetnya bagaimana? Pengajuan berapa?" ungkap Trubus. (Baca juga: Soal Kenaikan Gaji, DPRD DKI Diminta Efisiensikan Anggaran untuk Kesehatan)
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD.
Kenaikan anggaran tersebut untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu, tidak elok rasanya apabila kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan. (Baca juga: Warganet Ramai-Ramai Sindir Kenaikan Gaji Fantastis DPRD DKI)
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
"Kenaikan ini berlebihan, harusnya sekarang di tengah pandemi Covid-19 sense of crisis itu yang diutamakan. Kalau enggak ada itu gimana? Sekarang fokus saja ke Covid-19 untuk pengentasan Covid-19," ujar Trubus, Kamis (3/12/2020).
Saat ini banyak usaha dan masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Pemprov DKI seharusnya menyiapkan anggaran untuk memastikan adanya jaring sosial dan bantuan selama pengentasan Corona.
"Sekarang itu bansos makin lemah. Harusnya bansos diperkuat lagi. Jaring pengaman sosialnya, bantuan sosial tunai," ucapnya.
Trubus meminta DPRD DKI terbuka dalam pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Harapannya dapat meningkatkan kepercayaan publik pada legislatif dalam mengawal dan mengelola anggaran daerah.
“Saran saya penyusunannya kan masih tertutup, tidak ada transparansi, publik mau akses juga enggak bisa. Kalau memang enggak ada mainan apa-apa ya dibuka saja ke publik. Kedua, pertanggungjawaban publiknya bagaimana? Targetnya bagaimana? Pengajuan berapa?" ungkap Trubus. (Baca juga: Soal Kenaikan Gaji, DPRD DKI Diminta Efisiensikan Anggaran untuk Kesehatan)
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD.
Kenaikan anggaran tersebut untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu, tidak elok rasanya apabila kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
(jon)
tulis komentar anda