Corona di Jakarta Meningkat, Epidemiolog Sarankan DKI Perketat 3T
Senin, 23 November 2020 - 07:53 WIB
JAKARTA - Kasus harian baru Covid-19 di Jakarta kembali meninggi. Tercatat pada tanggal 22 November 2020 sebanyak 1.342 kasus kembali ditemukan dengan begitu totalnya kasus Covid-19 di Ibu Kota menjadi 125.822.
Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menekan angka kasus harian Covid-19 dengan memasifkan testing, tracing dan treatment (3T) di masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) transisi.
“Jadi lalukan saja sekarang 3T-nya dengan lebih optimal, jangan sampai turun dan tingkatkan sampai 4-5 kali standar WHO (World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia),” kata Dicky kepada Okezone di Jakarta, Senin (23/11/2020). (
)
Kemudian, Dicky melanjutkan, Pemprov DKI tidak tidak boleh membiarkan adanya kerumunan yang membuat kenaikan kasus baru. Lalu, untuk saat ini sebaiknya sekolah jangan terlebih dahulu dibuka.
“Keramaian (jangan ada) dan jangan ada pembukaan sekolah pesantran dan kampus. Kemudian WFH (work from home) tetap 70 persen minimal,” tegasnya. ( )
Lebih jauh, ia menyebutkan, jika Pemprov DKI harus menegaskan kedisplinan masyarakat ihwal protokol kesehatan. Sebab di masa PSBB hal tersebut belum berjalan secara efektif. “Karena hanya setengah menegakan kedisplinan,” pungkas Dicky.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menekan angka kasus harian Covid-19 dengan memasifkan testing, tracing dan treatment (3T) di masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) transisi.
“Jadi lalukan saja sekarang 3T-nya dengan lebih optimal, jangan sampai turun dan tingkatkan sampai 4-5 kali standar WHO (World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia),” kata Dicky kepada Okezone di Jakarta, Senin (23/11/2020). (
Baca Juga
Kemudian, Dicky melanjutkan, Pemprov DKI tidak tidak boleh membiarkan adanya kerumunan yang membuat kenaikan kasus baru. Lalu, untuk saat ini sebaiknya sekolah jangan terlebih dahulu dibuka.
“Keramaian (jangan ada) dan jangan ada pembukaan sekolah pesantran dan kampus. Kemudian WFH (work from home) tetap 70 persen minimal,” tegasnya. ( )
Lebih jauh, ia menyebutkan, jika Pemprov DKI harus menegaskan kedisplinan masyarakat ihwal protokol kesehatan. Sebab di masa PSBB hal tersebut belum berjalan secara efektif. “Karena hanya setengah menegakan kedisplinan,” pungkas Dicky.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(mhd)
tulis komentar anda