3 Tahun Anies, Aktivis 98 Sindir DPRD DKI yang Kerap Kritik sang Gubernur
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 06:03 WIB
Foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tahun ketiga memimpin DKI Jakarta adalah rintangan terberat bagi Anies Baswedan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menyindir anggota DPRD DKI Jakarta yang kerap ngambek dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pokok pikiran. Meskipun Pokir memang menjadi hak anggota DPRD DKI Jakarta.
"Kritik itukan harus berdasarkan data dan fakta. Selama satu tahun ini apa yang sudah dikerjakan DPRD. Berapa Perda yang disahkan? apakah Perda itu untuk kepentingan rakyat? Kalau kritik itu jangan asal jeplak?," ungkap Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho kepada wartawan Jumat (16/10/2020).
Inisiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) ini meminta kepada DPRD agar lebih masif turun ke lapangan. "Harusnya Pak Dewan terhormat itu juga turun ke rumah sakit. Waktu demo dan halte busway banyak terbakar saja enggak ada yang muncul, pas sudah reda baru teriak-teriak," ujar aktivis 1998 ini.
Diketahui, 16 Oktober 2020 adalah tahun ketiga kepemimpinan Anies. Beberapa fraksi di Kebon Sirih menuding kinerja Anies minus."Pokir itukan ada aturan undang-undang berlaku. Kalau melanggar ya bisa masalah dan berakhir dipenjara," ucapnya.
Agung menyatakan, tahun ketiga memimpin Anies Baswedan adalah rintangan terberat. Corona tentunya menghambat kinerja dan ini terjadi di-33 provinsi hingga pemerintah pusat. "Kalau secara keseluruhan tiga tahun dipimpin Anies di bidang kesehatan sudah oke," tegasnya.
Hasil survei Rekan Indonesia di 33 provinsi kata Agung, DKI Jakarta justru menjadi yang paling siap melakukan terobosan dalam penanggulangan penyebaran wabah COVID-19.( )
"Tiga tahun kepemimpinan Anies adalah tahun terberat karena mewabahnya COVID 19. Tapi Anies memiliki komitmen dan konsern yang tinggi terhadap keadilan sosial bagi warganya dengan tetap mengutamakan prinsip keselamatan warga agar selamat dari Corona," ungkapnya.
Agung menyatakan, terobosan yang dilakukan adalah dengan melakukan penambahan ruang isolasi memanfaatkan rumah sakit swasta dan hotel sebagai ruang isolasi. Kemudian penambahan tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan bagi warga DKI yang terpapar COVID-19.
"Pemprov DKI juga terlihat serius menekan angka positif COVID-19 dengan model PSBB yang terarah dan terukur. Upaya itu juga disertai dengan tracing dan tes swab yang luas serta massif sehingga ibu kota memiliki angka yang pasti terhadap pasien Corona," ucapnya.
Langkah maju lainnya kata Agung, adanya penyediaan nomor telpon gratis 119 untuk akses ambulan jenazah serta pengadaan ambulans jenazah air di Kepulauan Seribu. ( )
"Keberadaan ambulans jenazah air amat dibutuhkan warga. Sebelumnya warga mengeluarkan duit cukup besar untuk dapat menyewa kapal komersil saat mengangkut jenazah keluarga atau kerabatnya dari daratan ke pulau atau dari pulau ke pemakaman," terangnya.
Agung melanjutkan, tapi ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan Anies dalam membenahi Ibu Kota. Salah satu yang mendesak adalah meningkatkan kelas untuk RSUD tipe A. Lalu, penanganan kesehatan dengan preventif dan promotif yang berbasis partisipasi aktif warga. Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta saat ini, ibu kota memiliki sekitar 32 rumah sakit daerah (RSUD).
"Kritik itukan harus berdasarkan data dan fakta. Selama satu tahun ini apa yang sudah dikerjakan DPRD. Berapa Perda yang disahkan? apakah Perda itu untuk kepentingan rakyat? Kalau kritik itu jangan asal jeplak?," ungkap Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho kepada wartawan Jumat (16/10/2020).
Inisiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) ini meminta kepada DPRD agar lebih masif turun ke lapangan. "Harusnya Pak Dewan terhormat itu juga turun ke rumah sakit. Waktu demo dan halte busway banyak terbakar saja enggak ada yang muncul, pas sudah reda baru teriak-teriak," ujar aktivis 1998 ini.
Diketahui, 16 Oktober 2020 adalah tahun ketiga kepemimpinan Anies. Beberapa fraksi di Kebon Sirih menuding kinerja Anies minus."Pokir itukan ada aturan undang-undang berlaku. Kalau melanggar ya bisa masalah dan berakhir dipenjara," ucapnya.
Agung menyatakan, tahun ketiga memimpin Anies Baswedan adalah rintangan terberat. Corona tentunya menghambat kinerja dan ini terjadi di-33 provinsi hingga pemerintah pusat. "Kalau secara keseluruhan tiga tahun dipimpin Anies di bidang kesehatan sudah oke," tegasnya.
Hasil survei Rekan Indonesia di 33 provinsi kata Agung, DKI Jakarta justru menjadi yang paling siap melakukan terobosan dalam penanggulangan penyebaran wabah COVID-19.( )
"Tiga tahun kepemimpinan Anies adalah tahun terberat karena mewabahnya COVID 19. Tapi Anies memiliki komitmen dan konsern yang tinggi terhadap keadilan sosial bagi warganya dengan tetap mengutamakan prinsip keselamatan warga agar selamat dari Corona," ungkapnya.
Agung menyatakan, terobosan yang dilakukan adalah dengan melakukan penambahan ruang isolasi memanfaatkan rumah sakit swasta dan hotel sebagai ruang isolasi. Kemudian penambahan tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan bagi warga DKI yang terpapar COVID-19.
"Pemprov DKI juga terlihat serius menekan angka positif COVID-19 dengan model PSBB yang terarah dan terukur. Upaya itu juga disertai dengan tracing dan tes swab yang luas serta massif sehingga ibu kota memiliki angka yang pasti terhadap pasien Corona," ucapnya.
Langkah maju lainnya kata Agung, adanya penyediaan nomor telpon gratis 119 untuk akses ambulan jenazah serta pengadaan ambulans jenazah air di Kepulauan Seribu. ( )
"Keberadaan ambulans jenazah air amat dibutuhkan warga. Sebelumnya warga mengeluarkan duit cukup besar untuk dapat menyewa kapal komersil saat mengangkut jenazah keluarga atau kerabatnya dari daratan ke pulau atau dari pulau ke pemakaman," terangnya.
Agung melanjutkan, tapi ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan Anies dalam membenahi Ibu Kota. Salah satu yang mendesak adalah meningkatkan kelas untuk RSUD tipe A. Lalu, penanganan kesehatan dengan preventif dan promotif yang berbasis partisipasi aktif warga. Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta saat ini, ibu kota memiliki sekitar 32 rumah sakit daerah (RSUD).
(wib)
tulis komentar anda