DPRD DKI Minta Penegakan Hukum Harus Lebih Ketat pada Masa PSBB Total
Kamis, 10 September 2020 - 13:02 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.Foto/SINDOnews/Dok
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menarik rem darurat di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Pengawasan dan penegakan hukum harus diperketat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di PSBB total ini.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, sudah seharusnya PSBB diberlakukan dengan mempertimbangkan kasus harian positif yang terus meningkat. Dia meminta Gubernur Anies lebih tegas pada kebijakan PSBB total ini.
"Awasi dengan ketat dan tindak tegas pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Sudah bukan saatnya sosialisasi lagi," kata Pras kepada wartawan, Kamis (10/9/2020). (Baca: Siang Ini, Anies Undang Kepala Daerah Bodetabek untuk Lakukan PSBB Total)
Politisi PDI Perjuangan itu pun berharap tidak ada pemangkasan tunjangan kinerja ASN Pemprov DKI yang telah bekerja sebagai pengawas di lapangan selama masa PSBB. Menurutnya, tidak objektif jika aturan pemangkasan tunjangan kinerja justru diberlakukan kepada pegawai yang telah bersusah payah melakukan pengawasan dan imbauan di lapangan.
"Seperti PNS di Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Mereka itu yang capek di lapangan, dan jangan sampai ada pemotongan," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menarik rem darurat PSBB transisi dan mengembalikan PSBB seperti pada masa sebelum transisi. Kondisi pandemi Covid-19 di Jakarta saat ini dalam keadaan darurat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, peningkatan kapasitas rumah sakit terus dilakukan seiring dengan penambahan jumlah tenaga medis dan keseluruhan pendukungnya. Namun, apabila tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, tempat tidur akan penuh di minggu kedua Oktober mendatang dan masalah baru akan datang.
'Melihat angka kematian, keterpakain ruang isolasi dan rumah sakit khusus penanganan Covid-19, Corona di Jakarta dalam kondisi darurat. Kita terpaksa menarik rem darurat dan Kembali ke PSBB seperti pada masa awal pandemi," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, sudah seharusnya PSBB diberlakukan dengan mempertimbangkan kasus harian positif yang terus meningkat. Dia meminta Gubernur Anies lebih tegas pada kebijakan PSBB total ini.
"Awasi dengan ketat dan tindak tegas pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Sudah bukan saatnya sosialisasi lagi," kata Pras kepada wartawan, Kamis (10/9/2020). (Baca: Siang Ini, Anies Undang Kepala Daerah Bodetabek untuk Lakukan PSBB Total)
Politisi PDI Perjuangan itu pun berharap tidak ada pemangkasan tunjangan kinerja ASN Pemprov DKI yang telah bekerja sebagai pengawas di lapangan selama masa PSBB. Menurutnya, tidak objektif jika aturan pemangkasan tunjangan kinerja justru diberlakukan kepada pegawai yang telah bersusah payah melakukan pengawasan dan imbauan di lapangan.
"Seperti PNS di Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Mereka itu yang capek di lapangan, dan jangan sampai ada pemotongan," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menarik rem darurat PSBB transisi dan mengembalikan PSBB seperti pada masa sebelum transisi. Kondisi pandemi Covid-19 di Jakarta saat ini dalam keadaan darurat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, peningkatan kapasitas rumah sakit terus dilakukan seiring dengan penambahan jumlah tenaga medis dan keseluruhan pendukungnya. Namun, apabila tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, tempat tidur akan penuh di minggu kedua Oktober mendatang dan masalah baru akan datang.
'Melihat angka kematian, keterpakain ruang isolasi dan rumah sakit khusus penanganan Covid-19, Corona di Jakarta dalam kondisi darurat. Kita terpaksa menarik rem darurat dan Kembali ke PSBB seperti pada masa awal pandemi," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).
(hab)
tulis komentar anda