Rocky Gerung: Bongkar Jaringan yang Bermain di Balik Pagar Laut Tangerang
Sabtu, 11 Januari 2025 - 21:35 WIB
Pengamat politik Rocky Gerung meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membongkar jaringan yang bermain di balik berdirinya pagar laut 30 Km di perairan Tangerang. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membongkar jaringan yang bermain di balik berdirinya pagar laut sepanjang 30 Km di perairan Tangerang. Apakah aparat, oligarki, atau masyarakat terkait keberadaan pagar laut, semuanya harus dibongkar.
“Ini yang menyebabkan Presiden Prabowo marah dan memerintahkan penyegelan pagar laut yang berdiri sejak Juni 2024 atau tepatnya pada pemerintahan sebelumnya,” ujar Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (11/1/2025).
Menurut dia, yang paling penting selain pagar laut, banyak pagar-pagar politik yang membentengi kekuasaan terdahulu yang mesti dibongkar. Pagar itu memperlihatkan arogansi kekuasaan.
“Pagar yang lebih dahsyat, PSN (Program Strategi Nasional) yang membatasi ruang alam, membongkar lalu membangun infrastruktur sehingga menimbulkan kerusakan. Nah, mestinya di pagar laut ditulis itu, adili Jokowi,” kata Rocky.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tanpa izin di perairan Tangerang. Pagar laut misterius tersebut telah viral di media sosial.
Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta berada di dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Ipung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian pada Kamis (9/1/2025) menyatakan langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan dan menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.
“Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini,” tegas Ipung.
“Ya ini sudah viral dan Pak Presiden langsung menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah, sekali saya ulangi negara tidak boleh kalah,” katanya.
Tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024.
Berdasarkan hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut dimulai dari Desa Margamulya sampai Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Manggala hingga Desa Ketapang. Diketahui, konstruksi bahan dasar pemagaran menggunakan cerucuk bambu.
“Ini yang menyebabkan Presiden Prabowo marah dan memerintahkan penyegelan pagar laut yang berdiri sejak Juni 2024 atau tepatnya pada pemerintahan sebelumnya,” ujar Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (11/1/2025).
Menurut dia, yang paling penting selain pagar laut, banyak pagar-pagar politik yang membentengi kekuasaan terdahulu yang mesti dibongkar. Pagar itu memperlihatkan arogansi kekuasaan.
“Pagar yang lebih dahsyat, PSN (Program Strategi Nasional) yang membatasi ruang alam, membongkar lalu membangun infrastruktur sehingga menimbulkan kerusakan. Nah, mestinya di pagar laut ditulis itu, adili Jokowi,” kata Rocky.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tanpa izin di perairan Tangerang. Pagar laut misterius tersebut telah viral di media sosial.
Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta berada di dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Ipung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian pada Kamis (9/1/2025) menyatakan langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan dan menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.
“Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini,” tegas Ipung.
“Ya ini sudah viral dan Pak Presiden langsung menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah, sekali saya ulangi negara tidak boleh kalah,” katanya.
Tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024.
Berdasarkan hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut dimulai dari Desa Margamulya sampai Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Manggala hingga Desa Ketapang. Diketahui, konstruksi bahan dasar pemagaran menggunakan cerucuk bambu.
(jon)
Lihat Juga :
tulis komentar anda