Relawan RIDO Geruduk KPUD Jakarta, Kritisi Dugaan Kecurangan Pilkada
Senin, 02 Desember 2024 - 18:00 WIB
JAKARTA - Relawan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPUD Provinsi Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024) sore. Mereka mengkritisi dugaan kecurangan Pilkada Jakarta .
Seratusan relawan RIDO tiba di Kantor KPUD Provinsi Jakarta pukul 15.45 WIB. Mereka terlihat kompak memakai atribut RIDO hingga mengibarkan bendera bergambar wajah Ridwan Kamil-Suswono bertuliskan R1DO.
Dari atas mobil komando, Ketua Umum Getar 08 Hutogail menyampaikan aspirasi terkait dugaan kecurangan pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, KPUD Provinsi Jakarta tak becus dalam melaksanakan Pilkada Jakarta 2024 .
"Pertama KPU Provinsi Jakarta tidak becus dalam melaksanakan tugas yang sebenarnya kepada pelaksanaan pemilu," tegasnya dari atas mobil komando.
Dia pun membeberkan dugaan kecurangan pilkada. Salah satunya, surat undangan pemilih atau Form C-6 tak diberikan kepada masyarakat di sejumlah daerah. Namun, dia tak jelaskan detail daerah mana saja dan jumlah Form C-6 yang tak disalurkan ke warga.
"Dalam pelaksanaan pemilu diduga banyak sekali undangan atau berupa Form C6 tidak diberikan langsung kepada masyarakat. Ketiga, pemberian Form C6 tersebut diberikan kurang kebih dua hari, ini menyebabkan partisupasi masyarakat tidak penuh dan tidak optimal, karena itu, partisipasi masyarakat begitu rendah. Hanya 49 persen yang aktif dalam memberikan suara," jelasnya.
Seratusan relawan RIDO tiba di Kantor KPUD Provinsi Jakarta pukul 15.45 WIB. Mereka terlihat kompak memakai atribut RIDO hingga mengibarkan bendera bergambar wajah Ridwan Kamil-Suswono bertuliskan R1DO.
Dari atas mobil komando, Ketua Umum Getar 08 Hutogail menyampaikan aspirasi terkait dugaan kecurangan pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, KPUD Provinsi Jakarta tak becus dalam melaksanakan Pilkada Jakarta 2024 .
"Pertama KPU Provinsi Jakarta tidak becus dalam melaksanakan tugas yang sebenarnya kepada pelaksanaan pemilu," tegasnya dari atas mobil komando.
Dia pun membeberkan dugaan kecurangan pilkada. Salah satunya, surat undangan pemilih atau Form C-6 tak diberikan kepada masyarakat di sejumlah daerah. Namun, dia tak jelaskan detail daerah mana saja dan jumlah Form C-6 yang tak disalurkan ke warga.
"Dalam pelaksanaan pemilu diduga banyak sekali undangan atau berupa Form C6 tidak diberikan langsung kepada masyarakat. Ketiga, pemberian Form C6 tersebut diberikan kurang kebih dua hari, ini menyebabkan partisupasi masyarakat tidak penuh dan tidak optimal, karena itu, partisipasi masyarakat begitu rendah. Hanya 49 persen yang aktif dalam memberikan suara," jelasnya.
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda