Pengamat Politik Nilai PDIP Mustahil Koalisi dengan PKS di Pilkada Jakarta
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 16:24 WIB
JAKARTA - Sejumlah pengamat politik menyoroti isu koalisi PDIP dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Jakarta 2024 . Mayoritas menilai bahwa gabungnya dua partai itu adalah hal yang mustahil.
Diketahui, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat juga menanggapi soal kans dukung Anies Baswedan bersama PKS bisa terwujud dengan persentase peluang 50%.
"Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri,” ujar Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza, Jumat (9/8/2024).
Menurut Efriza, Megawati adalah batu sandungan untuk mewujudkan koalisi PDIP-PKS. Sebab, ia menganalisis Megawati lebih condong pada partai Islam berbasis NU dan Muhammadiyah.
“Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan, karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan Tanah Air bukan sekadar politik pragmatis semata," jelasnya.
Sementara, Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa juga menilai sulit PKS berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta. Apalagi, sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah lebih dulu berucap tidak mau berkoalisi dengan PKS.
"Kenapa topik PDIP-PKS ini menjadi cukup menarik, apakah akan terjadi koalisi di antara keduanya, karena ini juga didasarkan pernyataan PDIP kalau tidak salah Mas Hasto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," ujar Ardha.
Sebagai informasi, PDIP kerap menyatakan terbuka untuk berkoalisi dengan PKS di Pilkada Serentak 2024. Namun, dalam kenyataannya berbeda.
Salah satu contoh di Pilgub Sumatera Utara PDIP membuat PKS menunggu tanpa kepastian dalam mengusung Edy Rahmayadi. Bukan mustahil wacana berkoalisi di Jakarta akan berakhir serupa.
Diketahui, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat juga menanggapi soal kans dukung Anies Baswedan bersama PKS bisa terwujud dengan persentase peluang 50%.
Baca Juga
"Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri,” ujar Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza, Jumat (9/8/2024).
Menurut Efriza, Megawati adalah batu sandungan untuk mewujudkan koalisi PDIP-PKS. Sebab, ia menganalisis Megawati lebih condong pada partai Islam berbasis NU dan Muhammadiyah.
“Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan, karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan Tanah Air bukan sekadar politik pragmatis semata," jelasnya.
Sementara, Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa juga menilai sulit PKS berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta. Apalagi, sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah lebih dulu berucap tidak mau berkoalisi dengan PKS.
"Kenapa topik PDIP-PKS ini menjadi cukup menarik, apakah akan terjadi koalisi di antara keduanya, karena ini juga didasarkan pernyataan PDIP kalau tidak salah Mas Hasto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," ujar Ardha.
Sebagai informasi, PDIP kerap menyatakan terbuka untuk berkoalisi dengan PKS di Pilkada Serentak 2024. Namun, dalam kenyataannya berbeda.
Salah satu contoh di Pilgub Sumatera Utara PDIP membuat PKS menunggu tanpa kepastian dalam mengusung Edy Rahmayadi. Bukan mustahil wacana berkoalisi di Jakarta akan berakhir serupa.
(kri)
tulis komentar anda