Pemprov DKI Imbau Kantor Terapkan WFH saat KTT ASEAN
Jum'at, 11 Agustus 2023 - 17:37 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat rakor persiapan di Gedung B Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023). FOTO/MPI/MUHAMMAD FARHAN
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada kantor-kantor di wilayahnya menerapkan pola bekerja dari rumah atau work from home ( WFH ) saat digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT) ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023. WFH bertujuan untuk mengantisipasi kemacetan dan pembuangan emisi gas kendaraan yang dinilai memperburuk kualitas udara Ibu Kota.
"Terkait WFH memang pada saat pelaksananaan KTT ASEAN nanti tanggal 5-7 September, Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan imbauan bagi kantor-kantor yang berada dekat dengan pelaksanaan KTT ASEAN untuk dapat melaksanakan atau menyelenggarakan pola kerja dari rumah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Gedung B Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023).
Syafrin mengatakan, Pemprov DKI sedang berkoordinasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam hal fleksibilitas jam kerja tersebut.
"Kita sudah melakukan uji coba penerapan fleksibilitas jam kerja maksimal 2 jam, 120 menit dan kami akan melakukan evaluasi terhadap tngkat kepadatan di jalan," katanya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro mengatakan opsi kebijakan WFH dapat dilakukan jika melihat informasi kualitas udara yang tersedia di berbagai website. Adapun website yang dimaksud seperti JAKi, ISPUNet LHK atau website milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk masing-masing manajemen guna menentukan apakah perlu WFH atau tidak gitu. Karena kan tidak setiap hari fenomenanya terjadi," kata Sigit.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar memantau kualitas udara di sekitar lingkungan. Ia mengajak masyarakat turut aktif mengurangi dampak buruk dari kualitas udara di Ibu Kota.
"Masyarakat juga perlu melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak itu bagi individu warga dan Jakarta, misal dengan menggunakan masker mengurangi aktivitas di luar dan sebagainya karena memang pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin dan dari diri sendiri," kata Asep.
"Terkait WFH memang pada saat pelaksananaan KTT ASEAN nanti tanggal 5-7 September, Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan imbauan bagi kantor-kantor yang berada dekat dengan pelaksanaan KTT ASEAN untuk dapat melaksanakan atau menyelenggarakan pola kerja dari rumah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Gedung B Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023).
Syafrin mengatakan, Pemprov DKI sedang berkoordinasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam hal fleksibilitas jam kerja tersebut.
"Kita sudah melakukan uji coba penerapan fleksibilitas jam kerja maksimal 2 jam, 120 menit dan kami akan melakukan evaluasi terhadap tngkat kepadatan di jalan," katanya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro mengatakan opsi kebijakan WFH dapat dilakukan jika melihat informasi kualitas udara yang tersedia di berbagai website. Adapun website yang dimaksud seperti JAKi, ISPUNet LHK atau website milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk masing-masing manajemen guna menentukan apakah perlu WFH atau tidak gitu. Karena kan tidak setiap hari fenomenanya terjadi," kata Sigit.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar memantau kualitas udara di sekitar lingkungan. Ia mengajak masyarakat turut aktif mengurangi dampak buruk dari kualitas udara di Ibu Kota.
Baca Juga
"Masyarakat juga perlu melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak itu bagi individu warga dan Jakarta, misal dengan menggunakan masker mengurangi aktivitas di luar dan sebagainya karena memang pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin dan dari diri sendiri," kata Asep.
(abd)
tulis komentar anda