Bantuan Rp171 Miliar hanya Cukup Bayar Uang Pangkal Siswa
Senin, 20 Juli 2020 - 15:46 WIB
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Rencana Pemprov DKI Jakarta membantu peserta didik yang tidak mampu dengan menyiapkan anggaran Rp171 miliar dinilai hanya cukup untuk uang pangkal. Idealnya, siswa tidak mampu harus mendapatkan pendidikan gratis.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengatakan, siswa di Jakarta tidak hanya berada di sekolah negeri saja tetapi ada di swasta. Untuk itu dia mengapresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan anggaran Rp171 miliar untuk seluruh siswa tidak mampu.
Namun, kata Zita, apabila dilihat rincian Rp171 miliar itu, hanya cukup untuk uang pangkal saja. Sementara ada biaya gedung yang juga membebankan siswa. (Baca juga: DKI Siapkan Rp171 Miliar untuk Bantu Siswa Tak Mampu)
"Yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya, bukan hanya uang pangkal. Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp171 miliar untuk sekolah gratis," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).
Zita menjelaskan, seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu menggratiskan pendidikan siswa tidak mampu. Di daerah lain sekolah swasta digratiskan, salah satunya Brebes, Jawa Tengah.
Apalagi, lanjut Zita, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga puluhan triliun. Dia meminta Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan program kerja sama dengan pihak swasta untuk biaya pendidikan siswa yang terkena dampak Covid-19.
"Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," tukasnya. (Baca juga: Masalah PPDB, Anies Diminta Siapkan Skema Subsidi Sekolah Swasta )
Tentu yang dibantu harus ada kriterianya. Selama ini ia menilai data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup.
"Makanya itu datanya diambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," pungkasnya.
Diketahui Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun skema bantuan bagi para peserta didik yang ditolak pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021. Anggaran sebesar Rp171 miliar disiapkan untuk peserta didik yang kesulitan biaya masuk sekolah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengatakan, siswa di Jakarta tidak hanya berada di sekolah negeri saja tetapi ada di swasta. Untuk itu dia mengapresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan anggaran Rp171 miliar untuk seluruh siswa tidak mampu.
Namun, kata Zita, apabila dilihat rincian Rp171 miliar itu, hanya cukup untuk uang pangkal saja. Sementara ada biaya gedung yang juga membebankan siswa. (Baca juga: DKI Siapkan Rp171 Miliar untuk Bantu Siswa Tak Mampu)
"Yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya, bukan hanya uang pangkal. Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp171 miliar untuk sekolah gratis," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).
Zita menjelaskan, seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu menggratiskan pendidikan siswa tidak mampu. Di daerah lain sekolah swasta digratiskan, salah satunya Brebes, Jawa Tengah.
Apalagi, lanjut Zita, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga puluhan triliun. Dia meminta Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan program kerja sama dengan pihak swasta untuk biaya pendidikan siswa yang terkena dampak Covid-19.
"Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," tukasnya. (Baca juga: Masalah PPDB, Anies Diminta Siapkan Skema Subsidi Sekolah Swasta )
Tentu yang dibantu harus ada kriterianya. Selama ini ia menilai data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup.
"Makanya itu datanya diambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," pungkasnya.
Diketahui Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun skema bantuan bagi para peserta didik yang ditolak pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021. Anggaran sebesar Rp171 miliar disiapkan untuk peserta didik yang kesulitan biaya masuk sekolah.
(thm)
tulis komentar anda