Begini Cara DKI Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadhan
Senin, 20 Februari 2023 - 07:48 WIB
Sejumlah masyarakat tampak membeli bahan pokok yang dijual di pasar tradisional. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Dinas Ketahanan Pangan , Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan jelang Ramadhan . Saat ini, menjaga stabilitas ketahanan pangan menjadi fokusnya.
“Untuk itu fokus kami menjaga stabilitas harga. Sebenarnya sepanjang tahun DKI terus melakukan pengendalian, namun jelang hari besar keagamaan dilakukan lebih intensif lagi,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).
Eli mejelaskan, Pemprov DKI di antaranyamonitoring harga, stok, dan pasokan secara rutin ke lokasi sumber pangan (pasar, distributor, toko, dan lain-lain) sebagai bentuk early warning system (EWS) yang dilakukan Dinas KPKP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM), PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya, serta Satgas Pangan.
“Lokasi pemantauan yang dilakukan Dinas KPKP adalah 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern,” ucapnya.
Selain itu, Eli mengatakan, Pemprov DKI menyelenggarakan program Pangan Subsidi Bagi Masyarakat Tertentu yang tahun ini dimulai sejak 24 Januari 2023. Dalam program ini, masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp126.000, terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu di 336 lokasi distribusi.
Masyarakat yang dapat menerima program pangan subsidi tersebut yaitu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan gaji maksimal Rp1,1 juta UMP yang terdaftar.
Kemudian, buruh pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS, selain itu adalah penghuni rusun yang terdaftar, pemegang Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang tidak mampu dan terdaftar, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang tidak mampu dan terdaftar, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu dan terdaftar, serta pemegang Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Eli menambahkan, upaya lain dengan menyelenggarakan bazar pangan keliling yang dilakukan secara rutin bersama BUMD dan BUMN pangan ke kantor wali kota/kecamatan/kelurahan dan rusun. Sehingga, kata dia, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
“Bazar pangan keliling ini dilakukan menggunakan mobil yang menjual aneka kebutuhan pangan, tujuannya untuk mendekatkan pangan ke masyarakat,” ujar Eli.
“Untuk itu fokus kami menjaga stabilitas harga. Sebenarnya sepanjang tahun DKI terus melakukan pengendalian, namun jelang hari besar keagamaan dilakukan lebih intensif lagi,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).
Eli mejelaskan, Pemprov DKI di antaranyamonitoring harga, stok, dan pasokan secara rutin ke lokasi sumber pangan (pasar, distributor, toko, dan lain-lain) sebagai bentuk early warning system (EWS) yang dilakukan Dinas KPKP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM), PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya, serta Satgas Pangan.
“Lokasi pemantauan yang dilakukan Dinas KPKP adalah 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern,” ucapnya.
Selain itu, Eli mengatakan, Pemprov DKI menyelenggarakan program Pangan Subsidi Bagi Masyarakat Tertentu yang tahun ini dimulai sejak 24 Januari 2023. Dalam program ini, masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp126.000, terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu di 336 lokasi distribusi.
Masyarakat yang dapat menerima program pangan subsidi tersebut yaitu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan gaji maksimal Rp1,1 juta UMP yang terdaftar.
Kemudian, buruh pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS, selain itu adalah penghuni rusun yang terdaftar, pemegang Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang tidak mampu dan terdaftar, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang tidak mampu dan terdaftar, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu dan terdaftar, serta pemegang Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Eli menambahkan, upaya lain dengan menyelenggarakan bazar pangan keliling yang dilakukan secara rutin bersama BUMD dan BUMN pangan ke kantor wali kota/kecamatan/kelurahan dan rusun. Sehingga, kata dia, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
“Bazar pangan keliling ini dilakukan menggunakan mobil yang menjual aneka kebutuhan pangan, tujuannya untuk mendekatkan pangan ke masyarakat,” ujar Eli.
tulis komentar anda