Prostitusi Online Marak, Pihak Ini Harus Bertanggung Jawab
Prostitusi Online Marak, Pihak Ini Harus Bertanggung Jawab
A
A
A
JAKARTA - Merebaknya prostitusi online melalui media sosial membuat khawatir sejumlah orang tua. Untuk memberantasnya, memang diperlukan kerjasama semua pihak.
Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan mengatakan, memberantas prostitusi online harus dilakukan oleh seluruh stakeholder, tidak hanya aparat polisi saja.
"Bicara soal prostitusi online ini seb‎enarnya bukan hal yang baru. Butuh peran serta semua stakeholder yang ada, sehingga polisi jangan dianggap sebagai 'pemadam kebakaran' saja," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/4/2015).
Dia melanjutkan, permasalahan prostitusi online harus dilihat secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Di hulu, ada Kemenkominfo, Pemda, hingga unsur Muspika berkewajiban untuk melakukan pencegahan terjadinya prostitusi online.
Kemenkominfo bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap situs-situs dan jejaring sosial yang ada. Sementara Pemda sendiri berperan mengawasi praktik prostitusi itu sendiri yang terjadi di lingkungan warga.
"Mulai dari Camat, Lurah, RW dan RT juga harus berperan mengawasi praktik prostitusi online ini karena terjadi di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita harus sama-sama melakukan pencegahan," ujarnya.
Selain itu, peran serta orangtua juga sangat penting untuk memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya. Sudah tidak aneh lagi, jika anak di bawah umur saat ini sudah akrab dengan gadget yang berteknologi canggih.
"Orangtua jangan menganggap teknologi suatu hal yang tabu, tetapi berikan bimbingan kepada anak untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan mengambil nilai positifnya," tegasnya.
Herry mengungkapkan, berdasarkan data Kemenkominfo sudah ada 800 ribu lebih situs prostitusi yang dilakukan pemblokiran sejak 2009-2015. Dari angka tersebut, 90 persennya merupakan situs pornoografi.
Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan mengatakan, memberantas prostitusi online harus dilakukan oleh seluruh stakeholder, tidak hanya aparat polisi saja.
"Bicara soal prostitusi online ini seb‎enarnya bukan hal yang baru. Butuh peran serta semua stakeholder yang ada, sehingga polisi jangan dianggap sebagai 'pemadam kebakaran' saja," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/4/2015).
Dia melanjutkan, permasalahan prostitusi online harus dilihat secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Di hulu, ada Kemenkominfo, Pemda, hingga unsur Muspika berkewajiban untuk melakukan pencegahan terjadinya prostitusi online.
Kemenkominfo bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap situs-situs dan jejaring sosial yang ada. Sementara Pemda sendiri berperan mengawasi praktik prostitusi itu sendiri yang terjadi di lingkungan warga.
"Mulai dari Camat, Lurah, RW dan RT juga harus berperan mengawasi praktik prostitusi online ini karena terjadi di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita harus sama-sama melakukan pencegahan," ujarnya.
Selain itu, peran serta orangtua juga sangat penting untuk memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya. Sudah tidak aneh lagi, jika anak di bawah umur saat ini sudah akrab dengan gadget yang berteknologi canggih.
"Orangtua jangan menganggap teknologi suatu hal yang tabu, tetapi berikan bimbingan kepada anak untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan mengambil nilai positifnya," tegasnya.
Herry mengungkapkan, berdasarkan data Kemenkominfo sudah ada 800 ribu lebih situs prostitusi yang dilakukan pemblokiran sejak 2009-2015. Dari angka tersebut, 90 persennya merupakan situs pornoografi.
(ysw)
Explore More