Password E-budgeting Akan Memecah Belah Kebon Sirih?
A
A
A
JAKARTA - Pemberian password e-budgeting dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menimbulkan spekulasi.
Bahkan, pemberian password itu diprediksi akan memecah kembali Koalisi Kebon Sirih (KKS), menjadi Koalisi Merah Putih (KMP), dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali meruncing.
"Prediksi saya sepertinya akan kembali lagi ke KIH dan KMP, sudah pecah koalisi Kebon Sirih. Ini masih prediksi saya," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Meski demikian, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta belum disahkan. Karena, hal itu baru diketahui pada Jumat 20 Maret 2015 besok.
"Sampai saat ini kan titik temunya belum ada, kalau saya menginginkan APBD itu harus ada (Perda). Namun ada yang (ingin Pergub)," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sekadar diketahui, Ahok sudah sudah memberitahukan kepada Prasetyo soal password dan username E-budgeting APBD DKI 2015. Hal itu dilakukan agar pengawasan antara eksekutif dan legislatif terjalin dengan baik.
Bahkan, pemberian password itu diprediksi akan memecah kembali Koalisi Kebon Sirih (KKS), menjadi Koalisi Merah Putih (KMP), dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali meruncing.
"Prediksi saya sepertinya akan kembali lagi ke KIH dan KMP, sudah pecah koalisi Kebon Sirih. Ini masih prediksi saya," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Meski demikian, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta belum disahkan. Karena, hal itu baru diketahui pada Jumat 20 Maret 2015 besok.
"Sampai saat ini kan titik temunya belum ada, kalau saya menginginkan APBD itu harus ada (Perda). Namun ada yang (ingin Pergub)," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sekadar diketahui, Ahok sudah sudah memberitahukan kepada Prasetyo soal password dan username E-budgeting APBD DKI 2015. Hal itu dilakukan agar pengawasan antara eksekutif dan legislatif terjalin dengan baik.
(mhd)