Ahok Beberkan Permainan Anggaran Wakil Rakyat

JAKARTA - Perseteruan antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin meruncing. Setelah DPRD mengeluarkan hak angket untuk mengungkap kebenaran APBD
2015. Kali ini Ahok membuka semua permainan anggaran legislatif.

Ahok mengatakan, tidak ambil pusing dengan proses penyelidikan dewan melalui hak angketnya. Apa yang dilakukannya hanyalah untuk mengamankan uang rakat. Ahok pun rela apabila dipecat lantaran
melanggar peraturan demi menyelamatkan uang rakyat.

"Kalau saya melanggar UU melalui draf APBD, silakan pecat saya. Daripada kejadian 2014, ngarepin tandatangan dewan, nanti malah diganti sama mereka," kata Ahok di Balai Kota, Jumat 27 Februari
kemarin. Ahok menjelaskan, pada 2014 Pemprov DKI kecolongan anggaran untuk perbelanjaan yang dinilai tidak masuk akal.

Salah satunya pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) di seluruh sekolah negeri di Jakarta Barat yang nilai satu UPS-nya mencapai Rp5-6 miliar. Dia menilai hal itu dilakukan oleh oknum melalui SKPD.

Ahok pun memintak penegak hukum untuk memeriksa mereka. Namun, dia masih memberikan kesempatan kepada DPRD melakukan hak angket sebelum dirinya melaporkan semua bukti
penyelewengan anggaran yang ditemukannya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu membandingkan dengan UPS di kantor temannya yang bergerak dalam bisnis luar negeri melalui komputerisasi. Berdasarkan informasi, UPS di kantor temannya yang
mampu menyuplai 60 unit komputer saat listrik mati, hanya dibeli seharga Rp163 Juta.

Hal inilah yang membuat Ahok bersikeras menerapkan e-budgeting pada 2015 dengan mengancam memecat para pegawai SKPD apabila tidak mau menggunakan sistem e-budgeting. "Kalian ingat
enggak semua SKPD menolak e-budgeting karena enggak bisa masukin harga satuan?. Di 2015 ini setelah saya gunakan sistem e-budgeting tidak bisa diutak-atik, saya menemukan anggaran Rp12,1
triliun diluar usulan SKPD," jelas Ahok sambil memegang bukti pembelian UPS di sekolah pada 2014 lalu.

Lantaran SKPD tidak bisa memasukan usulan kegiatan setelah terkunci dalam sistem e-budgeting, Ahok menuturkan, dewan melakukannya ketika paripurna pengesahan APBD dilakukan.
Mereka mengeluarkan APBD versi mereka yang sebelumnya ditolak dalam pembahasan seperti pembelian satu UPS di sekolah sebesar Rp6 miliar dan dikantor kelurahan sebesar Rp2,4 miliar.

Menurut Ahok, tidak ada UPS semahal harga yang dicantumkan tersebut. Ahok mengaku tidak akan ribut dengan DPRD apabila menyetujui anggaran versi mereka yang sekitar Rp12 triliun digunakan
untuk hal yang tidak masuk akal.

"Yang kami kirim ke Kemendagri itu APBD yang tidak ada pembelian UPS. Itu versi yang kami bahas bersama DPRD. Cuma kan dia paksa mesti tandatangan. Saya merasa ‎dua, tiga tahun kalau ada
tandatangan dia berubah kayak begini. Ini kan bukti tahun 2014 begitu enggak ada e-budgeting, tiba-tiba muncul. Saya tidak akan tega makan duit rakyat seperti itu. Sekalipun buka saya yang makan.
Saya disumpah untuk mempertahankan uang rakyat masuk ke sini. Kalau saya harus terjungkal, tidak jadi gubernur pun saya puas. Dalam hidup saya, saya tidak menghancurkan nurani saya," paparnya.