Pemkab Bekasi Akan Bangun 5.000 Rutilahu
Pemkab Bekasi Akan Bangun 5.000 Rutilahu
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada tahun anggaran 2015 akan membangun sebanyak ribuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di 182 Desa yang berada di 23 kecamatan. Pembangunan rumah layak huni untuk warga kategori miskin ini akan terus berlangsung hingga 2019 mendatang.
"5.000 rumah akan kita bangun dengan anggaran sebesar Rp75 miliar dari APBD 2015, kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun," ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi kepada SINDO, Selasa (3/2/2015).
Menurutnya, kisaran anggaran untuk membangun satu rumah dikucurkan sekitar Rp15 juta. Anggaran itu lebih besar dibanding tahun 2013 sebesar Rp6 juta dan tahun 2014 lalu Rp10 juta.
"Setiap tahun ada peningkatan biaya pembangunan Rutilahu itu," katanya.
Dedy mengaku, pembangunan Rutilahu itu akan dilakukan menyeluruh di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Namun, kata dia, pembangunan paling banyak akan dilakukan didua wilayah yakni disekitar wilayah Kecamatan Pebayuran dan Tarumajaya yang berbatasan dengan Jakarta Utara.
Untuk di dua wilayah itu, lanjut dia, sekitar 400 Rutilahu akan segera dibangun. Karena, dua wilayah tersebut memang wilayah banyak ditemukan indikator kemiskinan dan rumah masyarakat masih kurang layak.
"Kehidupan ekonominya masih jauh dari rata-rata," ungkapnya.
Dedy menjelaskan, program Rutilahu ini sudah berjalan selama tiga terakhir, pada tahun 2013, Pemkab Bekasi membangun sebanyak 4.500 rumah dan ditahun 2014 sebanyak 5.000 rumah. Bahkan, program ini akan terus berlangsung hingga semua rumah warga Bekasi layak.
Sebenarnya, kata dia, Pemkab Bekasi menargertkan selama lima tahun harus terbangun Rutilahu sebanyak 100 ribu rumah layak. Namun, selain program Rutilahu dari anggaran daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga melakukan pembangunan Rutilahu dibeberapa titik di Kabupaten Bekasi.
Sementara berdasarkan pantauan SINDO, pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Bekasi yang semakin menggeliat ternyata tak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Ironisnya, di salah satu kecamatan sedikitnya 1.600 kepala keluarga (KK) masih menempati Rutilahu.
Padahal saat ini wilayah Bekasi merupakan daerah yang dituju para pengusaha properti dalam mengembangkan perumahan dan apartemen. Jumlah KK yang menempati rumah tidak layak huni misalnya di Kecamatan Serang Baru dari tahun ke tahun terus meninggi.
"5.000 rumah akan kita bangun dengan anggaran sebesar Rp75 miliar dari APBD 2015, kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun," ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi kepada SINDO, Selasa (3/2/2015).
Menurutnya, kisaran anggaran untuk membangun satu rumah dikucurkan sekitar Rp15 juta. Anggaran itu lebih besar dibanding tahun 2013 sebesar Rp6 juta dan tahun 2014 lalu Rp10 juta.
"Setiap tahun ada peningkatan biaya pembangunan Rutilahu itu," katanya.
Dedy mengaku, pembangunan Rutilahu itu akan dilakukan menyeluruh di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Namun, kata dia, pembangunan paling banyak akan dilakukan didua wilayah yakni disekitar wilayah Kecamatan Pebayuran dan Tarumajaya yang berbatasan dengan Jakarta Utara.
Untuk di dua wilayah itu, lanjut dia, sekitar 400 Rutilahu akan segera dibangun. Karena, dua wilayah tersebut memang wilayah banyak ditemukan indikator kemiskinan dan rumah masyarakat masih kurang layak.
"Kehidupan ekonominya masih jauh dari rata-rata," ungkapnya.
Dedy menjelaskan, program Rutilahu ini sudah berjalan selama tiga terakhir, pada tahun 2013, Pemkab Bekasi membangun sebanyak 4.500 rumah dan ditahun 2014 sebanyak 5.000 rumah. Bahkan, program ini akan terus berlangsung hingga semua rumah warga Bekasi layak.
Sebenarnya, kata dia, Pemkab Bekasi menargertkan selama lima tahun harus terbangun Rutilahu sebanyak 100 ribu rumah layak. Namun, selain program Rutilahu dari anggaran daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga melakukan pembangunan Rutilahu dibeberapa titik di Kabupaten Bekasi.
Sementara berdasarkan pantauan SINDO, pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Bekasi yang semakin menggeliat ternyata tak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Ironisnya, di salah satu kecamatan sedikitnya 1.600 kepala keluarga (KK) masih menempati Rutilahu.
Padahal saat ini wilayah Bekasi merupakan daerah yang dituju para pengusaha properti dalam mengembangkan perumahan dan apartemen. Jumlah KK yang menempati rumah tidak layak huni misalnya di Kecamatan Serang Baru dari tahun ke tahun terus meninggi.
(mhd)
Explore More