MenPAN-RB Sambangi Ahok Bahas Gaji PNS
MenPAN-RB Sambangi Ahok Bahas Gaji PNS
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandy, akan menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kedatangan Yuddy ini meminta penjelasan terkait gaji PNS di Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya cukup fantastis.
"Kami mau bahas, termasuk soal sistem gaji seluruh PNS di Indonesia. Pak Presiden kan ingin ada model (soal gaji)," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/2/2015).
Menurut Ahok, kedatangan Yuddy untuk membicarakan kelanjutan dari ide Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus ada satu provinsi jadi model dari sistem gaji PNS yaitu poin kerja atau TKD Dinamis.
"Kami sepakat lakukan reformasi birokrasi. Dengan ini kan kelanjutan dari idenya Pak Presiden (JOkowi), bahwa pingin satu provinsi jadi model. Model ini harus ada hitungannya, bukan soal naik gaji berapa, harus ada poin-poin kerjanya. TKD Dinamis itu bicara poin," tukasnya.
Jika ini diterapkan ke daerah maka harus juga melihat dari APBD daerah tersebut, atau dari pendapatan asli daerah yang mereka punya.
"Kalau daerah yang gajinya kecil udah dibatasi, tidak boleh lebih dari 30% APBD. Ya sudah poinnya dikecilkan. Kalau daerah kamu lebih bagus PAD-nya, poinnya bisa dari Rp5.000 jadi Rp10.000. Kayak begitu saja. Jadi sistemnya ada. Ini yang mau kami samakan persepsinya," tuturnya.
"Kami mau bahas, termasuk soal sistem gaji seluruh PNS di Indonesia. Pak Presiden kan ingin ada model (soal gaji)," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/2/2015).
Menurut Ahok, kedatangan Yuddy untuk membicarakan kelanjutan dari ide Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus ada satu provinsi jadi model dari sistem gaji PNS yaitu poin kerja atau TKD Dinamis.
"Kami sepakat lakukan reformasi birokrasi. Dengan ini kan kelanjutan dari idenya Pak Presiden (JOkowi), bahwa pingin satu provinsi jadi model. Model ini harus ada hitungannya, bukan soal naik gaji berapa, harus ada poin-poin kerjanya. TKD Dinamis itu bicara poin," tukasnya.
Jika ini diterapkan ke daerah maka harus juga melihat dari APBD daerah tersebut, atau dari pendapatan asli daerah yang mereka punya.
"Kalau daerah yang gajinya kecil udah dibatasi, tidak boleh lebih dari 30% APBD. Ya sudah poinnya dikecilkan. Kalau daerah kamu lebih bagus PAD-nya, poinnya bisa dari Rp5.000 jadi Rp10.000. Kayak begitu saja. Jadi sistemnya ada. Ini yang mau kami samakan persepsinya," tuturnya.
(mhd)
Explore More