Pemprov Janji 2035 Jakarta Bebas Banjir

JAKARTA - Saat ini Pemprov DKI menggelontorkan triliunan rupiah untuk mengatasi banjir dengan memperbaiki turap dan melakukan pengerukan kali. Diharapkan, proyek ini bisa dirasakan warga DKI pada tahun 2035 mendatang.

Kepala Dinas Tata Air Jakarta, Agus Priyono mengatakan, untuk mengendalikan banjir di Jakarta, pihaknya saat ini membagi tiga penanganan yang dilakukan secara fokus, yaitu pengendalian aliran timur dengan prediksi biaya sebesar Rp41 triliun, aliran tengah Rp34 triliun, dan Aliran timur Rp41 triliun.

Pengendalian aliran tersebut, kata Agus berupa normalisasi kali, pembuatan turap, dan pemasangan pompa. Hanya saja, penanganan ketiga aliran tersebut baru akan dirasakan manfaatnya pada 2035.

"Kami yakin jika ketiga aliran itu ditangani dengan baik meski berganti kepemimpinan. Jakarta pada 2035 akan bebas dari banjir," tegasnya, Selasa (26/1/2015).

Pada 2015 ini, lanjut Agus, penanganan banjir di Jakarta mendapatkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Untuk itu, dari ketiga aliran tersebut pihaknya memilah-milah pengerjaannya dengan memprioritaskan titik yang dibilai darurat.

Seperti di aliran Timur yang akan diprioritaskan di Kelapa Gading dan Cawang. Nantinya penanganan di sejumlah aliran sungai di kawasan timur itu diharapkan dapat mengeringkan banjir di sisi barat kawasan Kelapa Gading dan Cawang.

Sedangkan untuk di aliran tengah, Agus memilih untuk terlebih dahulu mengerjakan di kawasan kali Ciliwung, Gunung Sahari, Banjir Kanal Barat dan Kali Krukut. Ia berharap banjir di kawasan kebon baru, bidara cina, sungai mampang dan di Pondok Jaya akan rampung pada tahun ini.

Sementara untuk di aliran Barat, Agus memilih untuk menangani banjir di kawasan Jalan S Parman tepatnya depan universitas Trisakti. Selain meninggikan tanggul di kali Grogol yang melintas di kawasan tersebut, Agus juga akan menambah pompa dan membuat resolver resapan air.

Dalam jangka pendek untuk menanggani banjir yang diprediksi terjadi pada awal Februari, Agus menyatakan pihaknya sudah siap mengatasinya. Selain terus memperbaiki pompa-pompa, pihaknya juga telah menyediakan karung pasir untuk turap darurat dan sejumlah alat berat. "Jadi penanganan dalam waktu dekat ini sifatnya darurat," ujarnya.

Agus mengakui jika pengendalian banjir di Jakarta memang tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah peyanggah. Menurutnya, sejauh ini koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah berjalan dengan baik.

"Kami selalu berkirim surat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyanggah. Kalau daerah penyanggah kami lebih meminta mereka untuk membantu membebaskan lahan dalam pembuatan waduk, normalisasi kali di perbatasan dan sebagainya," jelasnya.